Dua fraksi di DPRD Payakumbuh yang terdiri dari empat partai politik, yakni Fraksi Partai Golkar serta fraksi gabungan Partai NasDem, PKB, dan PDI-Perjuangan.
Dua fraksi di DPRD Payakumbuh yang terdiri dari empat partai politik, yakni Fraksi Partai Golkar serta fraksi gabungan Partai NasDem, PKB, dan PDI-Perjuangan, meragukan independensi Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh. Keraguan itu diutarakan pekan lalu, sebelum DPRD mengesahkan Perda APBD tahun 2023.
Fraksi yang terdiri dari H Yendri Bodra Datuak Parmato Alam, Maharnis Zul, dan Wirman Putra ini berpendapat, perlu dibentuk panitia khusus di DPRD. Apabila pemotongan gaji ASN untuk mengeluarkan zakat, serta penyalurannya yang dikelola Baznas Payakumbuh, tidak sesuai dan menyimpang dari aturan syariat Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003.
Kedua, waktu pengeluaran. Bahwa, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Kemudian zakat dikeluarkan, jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Ketiga, kadar zakat. Bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPR Sahkan RUU KUHP Saat Fraksi PKS InterupsiDPR mengesahkan RUU KUHP saat Fraksi PKS sedang interupsi di rapat paripurna DPR, Selasa (6/12/2022).
Weiterlesen »
Pengesahan RKUHP Diwarnai Drama Adu Mulut Fraksi PKS dan Wakil Ketua DPRWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginterupsi anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis saat memberikan catatan terkait pengesahan RKUHP.
Weiterlesen »
Tok! DPR Sahkan RKUHP Menjadi UUPengesahan RKUHP menjadi UU ini diwarnai aksi walkout dari Fraksi PKS.
Weiterlesen »
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undangSeluruh fraksi di DPR menyepakati RKUHP dibawa dalam rapat paripurna. Namun, Fraksi PKS menyepakatinya dengan catatan.
Weiterlesen »
Sah, Revisi KUHP Resmi Menjadi UURevisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna. Namun, keinginan tersebut harus ditunda.
Weiterlesen »
RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang, diancam digugat ke Mahkamah Konstitusi - BBC News IndonesiaRKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Namun, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi Partai Demokrat memberikan catatan. Bahkan, anggota fraksi PKS mengancam akan menggugat beberapa pasal ke Mahkamah Konstitusi.
Weiterlesen »