Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna. Namun, keinginan tersebut harus ditunda.
REVISI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru saja disahkan. Akhirnya, Indonesia tidak lagi menggunakan rujukan hukum pidana peninggalan kolonial.
Namun, keinginan tersebut harus ditunda. Penundaan disampaikan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.AH.PR.05.01-38 tanggal 26 September 2019. Seiring berjalannya waktu, revisi KUHP masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. Komisi III pun menyatakan kesiapan melanjutkan pembahasan.
Penyampaian hasil sosialisasi dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Yakni, 6 Juli, 3 Oktober, dan 9 November 2022.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
RUU KUHP, Pakar Ingatkan soal Ideologi yang Bertentangan dengan PancasilaPasal 188 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang menyebut soal ideologi yang bertentangan Pancasila dinilai berbahaya.
Weiterlesen »
Indonesia Siap Sahkan KUHP Baru yang akan Larang Hubungan Seks di Luar NikahIndonesia diperkirakan akan meratifikasi perubahan besar-besaran terhadap hukum pidananya pada Selasa (6/12), kata para pejabat senior. Ini merupakan perombakan hukum yang menurut para kritikus dapat memundurkan kebebasan demokrasi yang diraih dengan susah payah dan mengawasi moralitas di...
Weiterlesen »
Mantan Hakim Konstitusi Minta Indonesia Terima Dulu RKUHP, daripada Pakai KUHP Bikinan BelandaJimly Asshiddiqie meminta warga Indonesia bisa menerima pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang.
Weiterlesen »
RUU KUHP Disahkan Hari Ini, 12 Masalah MengintaiAliansi Nasional Reformasi KUHP membeberkan 12 permasalahan di RUU KUHP yang akan disahkan DPR hari ini. Termasuk soal kohabitasi atau kumpul kebo.
Weiterlesen »
DPR Sahkan RUU KUHP Saat Fraksi PKS InterupsiDPR mengesahkan RUU KUHP saat Fraksi PKS sedang interupsi di rapat paripurna DPR, Selasa (6/12/2022).
Weiterlesen »