Ketua Fraksi PKS DPRD NTB TGH Patompo Adnan mencoba menjernihkan polemik anggaran antara TAPD dengan Banggar DPRD NTB yang mencuat belakangan ini.
Politisi asal Lombok Tengah itu memandang Undang-Undang memberi ruang kepada Pemda untuk melakukan pergeseran anggaran.Ketentuan ini teryang dalam pasal 163 dan 164 PP nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan setiap tahun dipertegas kembali di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
“Hal ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta optimalisasi fungsi APBD pada aspek perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan otorisasi,” jelasnya.dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah Perda nomor 14 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah NTB.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PKS Akan Kawal Aspirasi Penolakan Penundaan Pemilu 2024Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kesiapan mengawal aspirasi dari sejumlah pihak terkait penolakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Weiterlesen »
Legislator PKS Anggap Masalah Minyak Goreng Jatuhkan Wibawa NegaraLegislator PKS Anggota Komisi VI DPR menilai kelangkaan minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir telah menjatuhkan wibawa negara, dalam hal ini pemerintah.
Weiterlesen »
PKS: Pernyataan Luhut Meresahkan dan Meneror Masyarakat!Mulyanto menyebut, Luhut tidak sepatutnya berbicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kilogram.
Weiterlesen »
PKS Kecam Pernyataan Luhut soal Pertalite dan LPG: Meneror MasyarakatLegislator PKS mengecam Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan karena membicarakan sesuatu yang bukan kewenangannya.
Weiterlesen »
62 Persen Konstituen PKS Mendukung Pengesahan RUU TPKSPKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
Weiterlesen »
PKS Kabupaten Pekalongan Mulai Panaskan Mesin PolitikDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pekalongan, mulai memanaskah mesin politiknya dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Weiterlesen »