MTI DKI Jakarta menyatakan supaya kebijakan jalan berbayar diterapkan dengan basis kawasan, bukan jalan. Dengan dipastikan berbasis kawasan, layanan angkutan umum pada area tersebut mesti mampu memenuhi kebutuhan. Metropolitan AdadiKompas
JAKARTA, KOMPAS — Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan payung hukum penerapan jalan berbayar elektronik atau. Di tahap awal, jalan berbayar akan diterapkan di 25 ruas jalan. Namun, Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta memberi masukan sebaiknya jalan berbayar eletronik diterapkan di kawasan, bukan berbasis jalan.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta Yusa C Permana, Kamis , menjelaskan, jalan berbayar elektronik atau mesti dipahami sebagai bagian dari strategi manajemen transportasi perkotaan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KPK Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi: Saya Dukung - Pikiran-Rakyat.comKPK Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi: Saya Dukung: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mendukung penggeledahan yang dilakukan KPK di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Weiterlesen »
Soal Temuan Beras Diduga Bansos DKI di Jaktim, Ini Kata Pasar JayaMenurut Pasar Jaya, bansos DKI Jakarta 2020 sudah disalurkan sepenuhnya bersama Dinas Sosial DKI Jakarta.
Weiterlesen »
Busway Cs Harus Makin Murah Kalau Mau Terapkan Jalan Berbayar di DKIMasyarakat Transportasi Indonesia menyarankan harga angkutan umum harus lebih murah, kalau jalanan di Jakarta mau berbayar. detikers setuju?
Weiterlesen »
Kembali Dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta, Ini Jawaban Wali Kota GibranYang terbaru beredar kabar Gibran dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini disebut-sebut sebagai figur potensial calon Gubernur DKI Jakarta.
Weiterlesen »
MTI Usul Penerapan ERP Jakarta Berbasis Kawasan, Bukan Koridor JalanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal pemberlakuan jalan berbayar elektronik (ERP).
Weiterlesen »
Tarif Jalan Berbayar ERP Jakarta Terus Dibahas, Ini Saran MTIMTI menilai penetapan tarif ERP di Jakarta perlu memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Weiterlesen »