Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Komisi III DPR
Pemerintah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Komisi III DPR dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah yang digelar, Rabu .
"Komisi III DPR RI menerima naskah RUU tentang KUHP yang telah disempurnakan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mewakili pimpinan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dipantau secara daring diPolitisi Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, selain RKUHP, Komisi III juga menerima draf RUU Pemasyarakatan yang telah disempurnakan.Dalam poin kedua kesimpulan disebutkan bahwa Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan dua RUU itu.
Sebelumnya, pada awal rapat, Eddy mengatakan bahwa terdapat 14 isu krusial RKUHP yang akan dijelaskan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari PemerintahKomisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari Pemerintah: Pemerintah menyerahkan draf revisi KUHP dan revisi UU Pemasyarakatan yang bersifat carry over kepada Komisi III DPR RI.
Weiterlesen »
Rabu, Pemerintah Sampaikan Hasil Perbaikan RKUHP ke DPRPemerintah telah menyempurnakan draf RKUHP setelah mendapatkan masukan dari masyarakat. Hasil perbaikan itu baru akan disampaikan kepada DPR pada hari Rabu besok. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang IniRancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022. TempoNasional
Weiterlesen »
Pemerintah Lempar 'Bola Panas' Urusan Buka Draf RKUHP untuk Publik ke DPRPemerintah menyerahkan draf RKUHP ke DPR. Kapan draf itu akan dibuka ke publik?
Weiterlesen »
Komisi V DPR Beberkan Program Andalan Jokowi yang Tak Optimal | Ekonomi - Bisnis.comAnggota Komisi V DPR menyebut salah satu program andalan Jokowi yang belum berjalan optimal.
Weiterlesen »
Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol LautWakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.
Weiterlesen »