Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan proses legislasi terhadap revisi UU LLAJ harus ditelusuri hambatannya.
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan proses legislasi terhadap revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditelusuri hambatannya. Hal ini, kata Herman, untuk memastikan hambatan apakah ada di Badan Legislasi DPR atau di Komisi V DPR yang mengusulkan pembahasan rancangan undang-undang LLAJ.
“Nanti akan kami cek sejauh mana RUU ini telah dibahas di internal Baleg, dan bisa saja Komisi V kalau merasa ada kelambanan di dalam pengambilan keputusan harmonisasi di Baleg, dapat menelusurinya," ujar Herman kepada wartawan, Rabu . Herman mengatakan Fraksi Partai Demokrat belum bisa berkomentar lebih lanjut terkait surat permohonan yang diusulkan Komisi V agar RUU LLAJ segera dibahas pada Oktober 2021 Pasalnya, pihaknya belum melihat langsung surat dimaksud, termasuk soal surat permohonan yang dilayangkan kedua kalinya dari Komisi V ke Baleg.“Apakah ada sesuatu yang menjadi hambatan? Ini bisa dikomunikasikan dengan Baleg, selama memang urgensinya betul-betul dalam skala yang harus diselesaikan.
Dia juga mengungkapkan terdapat tahapan yang harus dilalui dalam proses pembahasan legislasi. Begitu masuk ke Baleg, kata dia, akan masuk pada tahap harmonisasi. Sambil menunggu harmonisasi, lanjut Herman, biasanya ada hal-hal yang harus diperbaiki.Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KPU Belum Masukkan DOB di Rancangan PKPU Tahapan Pendaftaran Parpol |Republika OnlineRevisi UU Pemilu dibutuhkan mengatur penyelenggaraan pemilihan di DOB Papua.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari PemerintahKomisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari Pemerintah: Pemerintah menyerahkan draf revisi KUHP dan revisi UU Pemasyarakatan yang bersifat carry over kepada Komisi III DPR RI.
Weiterlesen »
Baleg Minta Surpres Revisi UU ITE Segera Dibacakan di ParipurnaBaleg Minta Surpres Revisi UU ITE Segera Dibacakan di Paripurna: Seluruh fraksi di Baleg DPR sepakat agar proses kelanjutan revisi UU ITE disegerakan dan bisa dibawa ke rapim dan Bamus.
Weiterlesen »
Pakar: Tak Perlu Revisi UU Narkotika untuk Keperluan Riset GanjaGanja di Indonesia belum pernah digunakan sama sekali untuk peruntukan medis karena belum ada bukti yang kuat tentang uji klinis ganja di Indonesia.
Weiterlesen »
Article headlineGELORA.CO -Pimpinan DPR RI sudah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). N...
Weiterlesen »
Revisi UU Cipta Kerja Dikebut, Pemerintah Optimistis Selesai Sebelum Waktunya | Ekonomi - Bisnis.comPemerintah optimistis revisi Undang-undang Cipta Kerja dapat diselesaikan sebelum jangka waktu dua tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Weiterlesen »