Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memandang pemindahan IKN ke Kaltim belum tentu menyelesaikan masalah macet di Jakarta. Apa alasannya?
Di sisi lain, Heru meyakini efek dari IKN berpindah mampu mengurangi intensitas kemacetan di Kota Jakarta. Hanya, perlu ada kajian lebih lanjut untuk membuktikannya.Sebagaimana diketahui, Kepala Otorita
Bambang Susantono mengatakan ada kemungkinan Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan Keppres terkait pemindahan ibu kota negara pada 2024. Hal ini disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI.Bambang mulanya mengatakan bahwa otorita IKN bertujuan mempersiapkan pembangunan hingga penyelenggaraan pemerintah di ibu kota baru. Persiapan itu dilakukan sebelum presiden mengeluarkan Keppresnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Nasib Raperda ERP, Heru Budi: Tunggu Keputusan DPRD DKIPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, nasib raperda ERP menunggu keputusan DPRD DKI.
Weiterlesen »
Penerapan ERP di DKI Masih Dikaji, Heru Budi: Butuh Waktu Panjang!Pemprov DKI Jakarta menyatakan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Weiterlesen »
Dua Alasan Heru Budi Tunjuk Pensiunan Jenderal TNI-Polri Sebagai Komisaris BUMD DKIPemprov DKI ungkap alasan penunjukan sejumlah pensiunan jenderal TNI-Polri di posisi komisaris BUMD DKI
Weiterlesen »
Heru Budi Sebut Presiden Jokowi Sudah Terima 3 Nama Calon Sekda DKI JakartaTiga nama tersebut merupakan calon Sekda DKI Jakarta yang dinyatakan lolos seleksi terbuka.
Weiterlesen »
Heru Budi Serahkan Kelanjutan ERP ke DPRD DKIPj Gubernur DKI Heru Budi mengatakan penarikan draf Raperda yang mengatur ERP sedang berproses. Heru menyerahkan kelanjutan ERP ke DPRD DKI.
Weiterlesen »
4 Purnawirawan Jenderal Jadi Petinggi BUMD DKI, Ini Penjelasan PemprovPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tunjuk sejumlah purnawirawan TNI dan Polri untuk isi kursi komisaris hingga dewan pengawas BUMD. Apa penjelasan Pemprov DKI?
Weiterlesen »