DPRD Karanganyar menilai dampak pandemi Covid-19 membuat jumlah pengemis dan gelandangan meningkat. Perlu ada payung hukum untuk memastikan mereka tertangani dengan baik.
DPRD Karanganyar menggagas rancangan peraturan daerah tentang penanganan pengemis dan gelandangan. Raperda inisiatif DPRD tersebut bakal menyentuh aspek preventif, represif hingga rehabilitasi sosial.
Sementara pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan sekadar formalitas semata dan tak memberi efek jera. Alhasil, mereka kembali ke jalan.Sejauh ini kalangan legislatif sudah menyusun naskah akademik raperda inisiatif tersebut. Masukan dari berbagai pengamat sosial maupun peran aktif masyarakat dibutuhkan guna menyempurnakan rancangan regulasi ini.perlu lebih serius menyusun raperda ini sekaligus melaksanakan implementasinya.
Ia tak memungkiri dibutuhkan biaya tak sedikit untuk melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Satu di antaranya pembangunan rumah singgah bagi gelandangan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Raperda Inisiatif DPRD Karanganyar Soal Ponpes, Waspada Kasus Jombang?Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Karanganyar di Jawa Tengah menggagas rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang Fasilitasi dan Pemberdayaan Pondok Pesantren (Ponpes).
Weiterlesen »
Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Pemprov Jakarta Masukkan ACT dalam Daftar HitamKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, nama ACT sudah tercemar sehingga tidak perlu lagi ada kerja sama dengan ACT.
Weiterlesen »
Ketua DPRD Mimika : Ibukota Provinsi Papua Tengah Harga Mati di Timika- Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, mengklaim bahwa keputusan DPR-RI melalui Komisi II menetapkan Ibukota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, belum final disebabkan saat ini tim dari pemerintah daerah sedang melakukan proses menyiapkan langkah hukum, yaitu ‘Judical Review’ ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar Kabupaten Mimika ditetapkan menjadi ibukota Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.
Weiterlesen »
PTUN Batalkan UMP DKI 2022, DPRD: Kita Terus Bersama Buruh agar Dapat Hak LayakDPRD DKI Jakarta terus bersama buruh untuk mendapatkan haknya secara layak. Diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub)...
Weiterlesen »
Komisi IV DPRD Sragen Tak Setujui Penggabungan SD Minim SiswaKomisi IV DPRD Sragen menilai penggabungan atau regrouping SD bukan solusi atas masalah minimnya siswa di sekolah tersebut.
Weiterlesen »
Fraksi PSI DPRD DKI Soroti Pernyataan Anies Soal Pencabutan Izin Perusahaan |Republika OnlineGubernur Anies akan mencabut izin perusahaan penghasil polusi berlebih di Jakarta.
Weiterlesen »