Komisi IV DPRD Sragen menilai penggabungan atau regrouping SD bukan solusi atas masalah minimnya siswa di sekolah tersebut.
Disdikbud, sambungnya, seharusnya tahu solusinya dengan cara memetakan fasilitas di sekolah swasta dan SD negeri agar tidak kalah dengan swasta. Di sisi lain, dengan telah diangkatnya sebagian besar guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seharusnya bisa meningkatkan kinerja dan tanggung jawab mereka.
“Tugas mereka mencari siswa sebanyak-banyaknya supaya semua masuk ke SD negeri dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Tata kelola pendidikan harus ditingkatkan. Kualitas guru juga ditingkatkan. Bagaimana tata cara pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini? Sekarang informasi sudah maju lewat medsos, fasilitas laptop, dan seterusnya,” ujarnya.
Disdikbud perlu melakukan inovasi pada metode pembelajaran di SD negeri agar bisa bersaing dengan sekolah swasta. Selain itu perlu ada nilai lebih yang bisa diberikan kepada lulusan SD negeri.“Di SD swasta lulus bisa hafalan Al-Quran sampai juz tertentu maka SD negeri juga bisa seperti itu. SD negeri harus ada ekstrakurikuler hafalan Al-Quran dalam pembelajaran supaya ada persaingan dengan sekolah swasta, bukan malah alasan fasilitas antar-jemput.
Penambahan esktrakurikuler itu, terang dia, penting supaya siswa bisa mengikuti perkembangan zaman karena perkembangan dari tahun ke tahun berubah drastis. Dia menerangkan dalam waktu dekat Komisi IV DPRD Sragen akan memanggil Disdikbud untuk mencari solusi supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram"Solopos.com Berita Terkini". Klik linkSolopos.com Berita Terkini
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ketua DPR: Komisi VIII Punya Catatan untuk Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022Catatan evaluasi dari Komisi VIII DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan Kementerian Agama didapat dari jemaah haji Indonesia.
Weiterlesen »
Komisi VIII DPR: Program PKH Kemensos untuk Kurangi Angka KemiskinanBantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, salah satu tujuannya yakni untuk mengurangi angka kemiskinan, agar masyarakat jadi sejehtera dan makmur.
Weiterlesen »
Komisi VI DPR Ungkap Penyebab Harga Sawit Terus AnjlokAnggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus membeberkan persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terus mengalami penurunan.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Usul Jokowi Tunjuk Plt Pengganti Lili PintauliKomisi III DPR Usul Jokowi Tunjuk Plt Pengganti Lili Pintauli: Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengusulkan agar Presiden Jokowi segera menunjuk Plt Wakil Ketua Komisi KPK untuk sementara menggantikan Lili Pintauli Siregar
Weiterlesen »
Komisi II DPR Temukan Faktor Penyebab RTRW di Kalteng Belum Berjalan BaikAnggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menemukan tiga faktor yang menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik.
Weiterlesen »
Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHPMenurut Anggota DPR Arsul Sani DPR RKUHP dibentuk lewat partisipasi masyarakat.
Weiterlesen »