Ketua DPR: Komisi VIII Punya Catatan untuk Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Ketua DPR: Komisi VIII Punya Catatan untuk Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Catatan evaluasi dari Komisi VIII DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan Kementerian Agama didapat dari jemaah haji Indonesia.

- Komisi VIII DPR RI telah mencatat sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi pelaksanaan ibadah haji di tahun 2022.

Menurut Puan, rombongan jemaah haji ada yang mengeluhkan soal makanan, pemondokan. Namun evaluasi tak hanya soal keluhan jemaah, nantinya Komisi VIII juga mempertanyakan terkait kuota haji.Jemaah Haji Mulai Lempar Jumrah Pertama, Diimbau Ikuti Jadwal Agar Tak Berdesakan dengan Jemaah Lain Meski terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, Puan bersyukur jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lancar.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Komisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKNKomisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKNKomisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
Weiterlesen »

Komisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan DepanKomisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan DepanSejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Perpu untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.
Weiterlesen »

RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal SanksiRUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal SanksiRUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal Sanksi: Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.
Weiterlesen »

Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHPKomisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHPMenurut Anggota DPR Arsul Sani DPR RKUHP dibentuk lewat partisipasi masyarakat.
Weiterlesen »

Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU PemiluKomisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU PemiluSebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
Weiterlesen »

Soal 14 Isu Krusial RKUHP, DPR Janjikan Tak Akan Buru-buruSoal 14 Isu Krusial RKUHP, DPR Janjikan Tak Akan Buru-buruWakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, memastikan dalam pembahasannya dipastikan akan memperhatikan keterlibatan masyarakat.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-01 09:09:52