RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal Sanksi: Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.
Liputan6.com, Jakarta Komisi I DPR RI mengklaim akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah diinisiasi sejak tahun 2016.
2 dari 3 halamanTinggal SinkronisasiSebelumnya, DPR menyebut akan mensegerakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi . Komisi I DPR RI menyebut, pembahasan RUU PDP bersama Pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja. Dalam Rapat Paripurna DPR Selasa , pembahasan RUU PDP diperpanjang. Meutya mengatakan, RUU PDP ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022.
“Disepakati nanti lembaga ini ditunjuk atau dibentuk berdasar Keppres . Apakah mau membentuk baru atau menunjuk yang sudah ada, silahkan,” jelas Meutya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan DepanSejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Perpu untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.
Weiterlesen »
Komisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKNKomisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
Weiterlesen »
Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU PemiluSebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
Weiterlesen »
Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHPMenurut Anggota DPR Arsul Sani DPR RKUHP dibentuk lewat partisipasi masyarakat.
Weiterlesen »
DPR: Terbebani BBM Subsidi, Pertamina Rugi & Sulit EkspansiKomisi VI: Terbebani BBM Subsidi, Pertamina Rugi & Sulit Ekspansi
Weiterlesen »
Puan Maharani : DPR akan Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2022Ada sejumlah catatan dari Komisi VIII DPR terkait pelaksanaan ibadah haji 1443H yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi DPR bersama dengan pihak Pemerintah
Weiterlesen »