Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus membeberkan persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terus mengalami penurunan.
yang terus mengalami penurunan. Dia juga menilai pengelolaan CPO minyak goreng di Indonesia telah gagal.
, mekanisme perizinan ekspor yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng yang kacau, tingginya beban pungutan ekspor dan flushing out.“Kekacauan itulah yang membuat TBS petani hancur di bawah kewajaran” kata Deddy kepada Antara, seperti dikutip Senin, 11 Juli 2022. Bahkan, kata Deddy, ketika demand global menurun mendekati 30 persen, harga TBS dan CPO tetap dibawah harga keekonomian, hal ini dikarenakan rantai pasok komoditas tersebut tersendat.
Dengan demikian, Deddy mempertanyakan alasan Menko Marves Luhut tentang anjloknya harga tandan buah segar sawit dan CPO karena Ukraina.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan DepanSejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Perpu untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.
Weiterlesen »
RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal SanksiRUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal Sanksi: Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.
Weiterlesen »
Ketua DPR: Komisi VIII Punya Catatan untuk Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022Catatan evaluasi dari Komisi VIII DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan Kementerian Agama didapat dari jemaah haji Indonesia.
Weiterlesen »
Komisi VIII DPR: Program PKH Kemensos untuk Kurangi Angka KemiskinanBantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, salah satu tujuannya yakni untuk mengurangi angka kemiskinan, agar masyarakat jadi sejehtera dan makmur.
Weiterlesen »
Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU PemiluSebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
Weiterlesen »
Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHPMenurut Anggota DPR Arsul Sani DPR RKUHP dibentuk lewat partisipasi masyarakat.
Weiterlesen »