Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, salah satu tujuannya yakni untuk mengurangi angka kemiskinan, agar masyarakat jadi sejehtera dan makmur.
Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y mengatakan tujuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat, salah satu tujuannya yakni untuk mengurangi angka kemiskinan, agar masyarakat jadi sejehtera dan makmur.
Pernyataan Nurhuda disampaika usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Iyan Kusmadiyana, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Bernandus, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak, di Gedung Negara Setda Lebak, Lebak, Banten, Kamis .
“Saya mengapresiasi daerah-daerah yang sudah melakukan graduasi, contohnya daerah yang kita kunjungi hari ini. Seperti yang sudah dipaparkan pada pertemuan, bahwasanya penerima program PKH sudah ada yang awalnya penjual kerupuk dengan adanya bantuan tersebut mereka bisa mengembangkan usahanya menjadi besar, yang dimana tujuan dari pada menurunkan angka kemiskinan bisa terjadi di Lebak ini, sangat baik sekali,” apresiasi politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ketua DPR: Komisi VIII Punya Catatan untuk Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022Catatan evaluasi dari Komisi VIII DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan Kementerian Agama didapat dari jemaah haji Indonesia.
Weiterlesen »
Komisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan DepanSejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Perpu untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.
Weiterlesen »
RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal SanksiRUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal Sanksi: Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.
Weiterlesen »
Pencairan Dana PKH Lombok Tengah Belum Tuntas, 232 Keluarga Terganjal Buku TabunganPencairan dana PKH di Lombok Tengah pada Juni lalu belum tuntas, masih ada 232 keluarga yang terganjal buku tabungan keluargamiskin
Weiterlesen »
Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHPMenurut Anggota DPR Arsul Sani DPR RKUHP dibentuk lewat partisipasi masyarakat.
Weiterlesen »
Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU PemiluSebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
Weiterlesen »