Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid prihatin dengan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU oleh DPR RI pada 6 Desember lalu.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid prihatin dengan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi UU oleh DPR RI pada 6 Desember lalu.
“Dalam RKUHP yang baru disahkan ini, yang dapat dikenakan pidana korporasi tidak saja UOB , tetapi juga korporasi sebagai ‘penerima manfaat atau pemberi manfaat’ hasil tindak pidana," ujar Arsjad dalam pesan tertulis kepada VOA. Seorang aktivis meneriakkan slogan-slogan saat protes pengesahan hukum pidana baru yang akan melarang seks di luar nikah, kumpul kebo antara pasangan yang belum menikah, menghina presiden, dan mengungkapkan pandangan yang bertentangan dengan ideologi nasional, di luar gedung DPR RI di Jakarta, 5 Desember 2022.
Menurutnya, pasal perzinaan dalam KUHP baru yang berlaku 3 tahun kemudian adalah Delik Aduan Absolut. Artinya hanya suami atau istri atau orang tua atau anak yang bisa membuat pengaduan. Tidak bisa pihak lain melapor, apalagi sampai main hakim sendiri. Jadi tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung.
Menurutnya, wajar apabila Indonesia hendak memberikan penghormatan kepada nilai-nilai perkawinan Indonesia melalui pasal ini, sepanjang pengaturan tersebut juga tidak melanggar ruang privat masyarakat termasuk turis dan investor yang datang. KUHP baru juga tidak pernah memberikan syarat administrasi tambahan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menanyakan status perkawinan siapapun.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Lagu Cianjur Berduka Ciptaan Ketua Kamar Agama MA, Siratkan Pesan Mendalam - MA NEWSBerawal dari melihat dokumentasi tim relawan Mahkamah Agung yang datang ke lokasi bencana alam di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu, Ketua Kamar...
Weiterlesen »
Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-UndangKomisioner Komnas HAM Anis Hidayah, mengatakan selama ini pelibatan masyarakat dinilai belum bersifat substantif.
Weiterlesen »
Ganjar Pranowo: Pembangunan IKN Amanat Undang-undangGanjar Prawono mengatakan bahwa pembangunan IKN sesuai undang-undang tentu akan tetap dilaksanakan karena menjadi amanah undang-undang.
Weiterlesen »
Jubir bantah KUHP tak sesuai dengan HAMMenurut Albert, politik hukum yang terkandung dalam KUHP bertujuan untuk menghormati, dan menjunjung tinggi HAM berdasarkan Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Weiterlesen »
Undang-undangnya Mau Direvisi, Pembangunan IKN Bakal Tersendat?Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kabar revisi Undang-Undang (UU) IKN Nusantara.
Weiterlesen »