Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan-pelonggaran syarat perjalanan. Meski begitu, Puan mengingatkan agar penerapan kebijakan dilakukan dengan cermat.
"Penghapusan tes Covid-19, baik Antigen maupun PCR, meringankan masyarakat, tapi kita semua tentu berharap jangan sampai hal-hal yang meringankan di awal ini justru memberatkan masyarakat di akhir," kata Puan Maharani, Kamis .
"Maka dalam menuju transisi kehidupan normal, disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan. Ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan," ucapnya. Tak hanya itu, Puan mengatakan pihak manajemen moda transportasi harus meningkatkan pelayanan, khususnya yang berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19.
2 dari 2 halamanMenuju Endemi Covid-19"Termasuk menyiapkan sarana pendukung apabila ada penumpang yang terindikasi terinfeksi Covid-19. Dan pastikan semua yang memasuki angkutan transportasi umum harus berstatus ‘Hijau’ di aplikasi PeduliLindungi," sebutnya
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pemerintah, DPR, KPU Diminta Segera Sepakati Anggaran Pemilu 2024Persetujuan anggaran pemilu dan penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dapat mengakhiri wacana penundaan pemilu.
Weiterlesen »
Wakil Ketua MPR usulkan pemerintah meniadakan karantina jemaah umrahWakil Ketua MPR RI usulkan agar pemerintah meniadakan pemberlakuan kebijakan karantina bagi jemaah umrah pascakembali ke Indonesia ataupun mereklasasikan aturan tersebut. Bagaimanakah kelanjutannya?
Weiterlesen »
Ketua Banggar DPR RI Tawarkan Tujuh Langkah Atasi Tata Kelola Pangan NasionalKetua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menyarankan tujuh langkah kepada pemerintah agar bisa menangani permasalahan tata kelola pangan rakyat saat ini.
Weiterlesen »
Kontra soal Naturalisasi, Ketua Komite X DPR Siapkan Solusi Agar Maksimalkan Pemain Indonesia - Bolasport.comKetua Komite X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa harus ada keberadaan data besar (big data) terkait informasi menyeluruh pemain berbakat
Weiterlesen »
Ketua Komite X DPR: Big Data Bisa Jadi Solusi Hindarkan NaturalisasiKetua Komite X DPR RI Syaiful Huda menyebut big data dalam sebuah sistem informasi terpadu dapat menjadi solusi untuk menghindarkan naturalisasi.
Weiterlesen »
Anggota DPR Minta OJK Akomodatif terhadap KriptoAnggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakomodasi perdagangan kripto.
Weiterlesen »