Komisi B DPRD DKI menolak usulan pembangunan ITF di wilayah lain. Berdasarkan kesepakatan, ITF hanya akan dibangun di wilayah Sunter, Jakarta Utara.
Ismail mengatakan pihaknya menolak usulan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facility di wilayah lain. Berdasarkan kesepakatan, ITF hanya akan dibangun di wilayah Sunter, Jakarta Utara.
"Ada beberapa kegiatan yang didrop, ini perlu dipertimbangkan kembali fisibilitasnya, di antaranya ITF, cuma satu yang disetujui Sunter. Yang lain didrop," kata Ismail di gedung DPRD DKI, Jakarta Selatan, Selasa . Diketahui, ada empat usulan pembangunan ITF. Selain di Jakarta Utara, ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Usulan itu tercantum dalam permintaan dana Penyertaan Modal Daerah yang diajukan oleh JakPro.Ismail mengatakan ada sejumlah pertimbangan saat menyepakati pembangunan hanya dilakukan di ITF di Sunter. Di antaranya pertimbangan administrasi hingga fisibilitas.
Permintaan itu disampaikan oleh sejumlah anggota Dewan saat Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Rabu . Awalnya, pemintaan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. "Pertama soal ITF. Penugasan diberikan Pemprov DKI ITF bolak-balik groundbreaking tapi nggak pernah dieksekusi. Maka kali ini, ITF kalau Banggar mau menyetujui, untuk pembangunan ITF, fokus satu titik saja, tapi betul-betul dieksekusi di 2023," kata Gembong Warsono di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis .Dengan berfokus di satu titik saja, Gembong mendesak agar pembangunan ITF bisa segera terealisasikan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPRD DKI Gelar Paripurna Sahkan Raperda APBD 2023 Hari Ini | merdeka.comRapat paripurna rencananya akan diawali dengan penyampaian laporan badan pembentukan peraturan daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023.
Weiterlesen »
Gelar Paripurna Hari Ini, DPRD DKI Sahkan Raperda APBD 2023 Sebesar Rp83,7 TriliunDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022).
Weiterlesen »
DPRD DKI: Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati Akan Buat Pelayanan Masyarakat TurunWacana Jakarta tanpa wali kota dan Bupati muncul jika ibu kota pindah ke Nusantara. Tapi layanan masyarakat tak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri.
Weiterlesen »
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Raperda APBD 2023 Rp83,7 TriliunDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022).
Weiterlesen »
Ketua DPRD DKI Sebut Wali Kota/Bupati di Jakarta Akan Tetap AdaPrasetyo Edi Marsudi menyebut posisi Wali Kota dan Bupati akan tetap ada pada sistem pemerintahan di Jakarta meski tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
Weiterlesen »