Kewenangan Penuh OJK Usut Pidana di Sektor Jasa Keuangan Berbahaya

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Kewenangan Penuh OJK Usut Pidana di Sektor Jasa Keuangan Berbahaya
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 92%

'Sangat berbahaya, kecuali OJK sudah menunjukkan sumber daya manusianya, pengalaman bagaimana, karena kejahatan, industri keuangan sangat kompleks.'

PAKAR Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih mengkritik kewenangan penuh yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga dalam mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Ia mengigatkan, saat ini, Polri, dalam hal ini Bareskrim, sudah memiliki unit khusus untuk mengusut kejahatan di sektor kuangan, yakni Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus . Menurutnya, pemerintah seharusnya memaksimalkan unit khusus tersebut. "Saya meragukan kemampuan mereka, SDM-nya, saya tak tau juga perangkatnya sudah seperti di Bareskrim atau belum," ujarnya.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Arief Poyuono Sebut Kewenangan OJK di UU PPSK Bisa Bikin Kekacauan HukumArief Poyuono Sebut Kewenangan OJK di UU PPSK Bisa Bikin Kekacauan HukumKetua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengkritik pemberian kewenangan kepada OJK dalam UU PPSK
Weiterlesen »

Hima Persis Kritik Penyidik Tunggal di UU PPSK: Selama Ini Kinerja Polri BaikHima Persis Kritik Penyidik Tunggal di UU PPSK: Selama Ini Kinerja Polri BaikMenurutnya, pemberian kewenangan penyidikan pada OJK akan menjadi produk hukum yang tak efisien.
Weiterlesen »

UU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK memberi kewenangan superior bagi OJK terkait penyidik dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.
Weiterlesen »

UU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK memberi kewenangan superior bagi OJK terkait penyidik dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.
Weiterlesen »

Hasto PDIP Bicara Tak Hadir Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Bahas Kewenangan MKHasto PDIP Bicara Tak Hadir Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Bahas Kewenangan MKSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pihaknya tidak menghadiri pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa.
Weiterlesen »

Hasto PDIP Ungkap Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Bahas Kewenangan MKHasto PDIP Ungkap Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Bahas Kewenangan MKSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pihaknya tidak menghadiri pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-11 04:23:43