Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Muara Perangin Angin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terkait kasus suap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeksekusi Muara Perangin Angin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Muara adalah terpidana pemberi suap kepada Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin.“Eksekusi dilakukan Jaksa Eksekutor Medi Iskandar Zulkarnain,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 25 Juli 2022.Muara akan menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dia juga dibawajibkan membayar denda sebanyak Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Uang itu merupakan biaya komitmen untuk mendapatkan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.Hakim menyatakan Muara terbukti melanggar Pasal 5 Ayat huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001.Adapun, proses hukum terhadap Terbit telah mencapai tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KPK Jebloskan Penyuap Bupati Langkat Terbit Peranginangin ke PenjaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan terpidana penyuap Bupati Langkat Terbit Rengana Peranginangin, Muara Peranginangin ke penjara.
Weiterlesen »
KPK Jebloskan Penyuap Bupati Langkat ke Lapas Kelas I MedanKPK menjebloskan terpidana Muara Perangin-angin ke Lapas Kelas I Medan. Muara Perangin-angin merupakan penyuap Bupati nonaktif Langkat, Terbit Perangin-angin.
Weiterlesen »
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Presenter Brigita Manohara terkait Kasus Bupati Mamberamo TengahKPK menyatakan Brigita Manohara sudah mengonfirmasi bakal memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap di Mamberamo Tengah
Weiterlesen »
Bupati Membrano Tengah DPO, KPK Kerja Sama dengan Papua Nugini?Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang kerja sama dengan Papua Nugini untuk mencari Bupati Membrano Tengah yang masuk daftar pencarian orang (DPO).
Weiterlesen »
Bupati Ikfina Dorong Legalitas Usaha Kecil dan Menengah di MojokertoLegalitas dinilai sangat penting untuk menjamin keamanan para pengusaha maupun konsumen.
Weiterlesen »