Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri kembali menegaskan tidak ada pelanggaran dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Liputan6.com, Jakarta Penegasan ini dilakukan, guna menanggapi layangan surat terbuka mantan pegawai terkait surat rekomendasi Ombudsman.
Ali berharap, keputusan KPK yang tidak meluluskan sejumlah pegawainya dapat diterima semua pihak. Namun jika hal tersebut belum dapat diterima, KPK mempersilakan mereka menempuh jalur hukum melalui PTUN. Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit resmi melantik 44 eks pegawai KPK jadi ASN Polri. Novel Baswedan CS akan mulai bertugas per 1 Januari 2022.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kepercayaan terhadap KPK Terus Menurun, Beda Tipis dengan Polri dan KejaksaanKPK bersama polri dan kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum dengan perbedaan tingkat kepercayaannya yang sangat tipis. Survei nasional Indikator terbaru menemukan...
Weiterlesen »
KPK Jerat Bupati Hulu Sungai Utara Non-Aktif Abdul Wahid Pidana Pencucian UangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) non-aktif Abdul Wahid dengan tindak pidana pencucian uang selain perkara pokoknya dugaan korupsi suap proyek irigasi.
Weiterlesen »
KPK Jerat Bupati HSU Nonaktif Pidana Pencucian UangKPK jerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid dengan tindak pidana pencucian uang selain perkara pokok dugaan korupsi suap proyek irigasi
Weiterlesen »
Ombudsman Tunggu Presiden Jatuhkan Sanksi ke KPK dan BKNLebih dari 6 bulan setelah Ombudsman RI memberikan rekomendasi tentang alih status pegawai KPK jadi ASN, pihak-pihak terkait belum melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman menunggu langkah Presiden Joko Widodo. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
KPK Lelang 2 Tanah Milik Suami Airin, Ini Lokasi dan HarganyaKPK melelang dua tanah milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta.
Weiterlesen »
KPK Jerat Bupati Hulu Sungai Utara Non-Aktif Dengan Pidana Pencucian UangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) non-aktif Abdul Wahid dengan tindak pidana pencucian uang selain perkara pokoknya dugaan korupsi suap proyek irigasi. Penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penyegelan dan penyitaan sejumlah aset usaha milik Abdul Wahid di Kabupaten HSU karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.
Weiterlesen »