Tanggapan Komisi II soal tak ada larangan aktivitas kampanye di lingkungan kampus.
- Langkah Komisi Pemilihan Umum RI yang tidak melarang aktivitas kampanye Pemilu 2024 di lingkungan kampus atau perguruan tinggi didukung anggota DPR.
"Kampanye politik di ruang kampus juga merupakan sesuatu yang wajar karena masyarakat akademik di kampus, baik mahasiswa, hingga tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, merupakan pemilih dalam Pemilu," kata Anwar kepada wartawan, Jumat .Meski begitu, pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan aturan turunannya nanti.
"Kami mendorong agar kampanye di lingkungan kampus dapat direalisasikan pada masa kampanye untuk Pemilu 2024," ujarnya. "Boleh saja. mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya boleh," kata Hasyim seperti dikutip Antara, Selasa .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ternyata Usulan Pemindahan Ibu Kota Kalsel dari Komisi II DPR RIBANJARMASIN - Forum Kota Banjarmasin (FKB) menggelar diskusi terkait pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel, Kamis (21/7). Dalam diskusi terkuak, pihak mana yang mengusulkan perpindahan status ibu kota di Bumi Lambung Mangkurat, dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Weiterlesen »
Ketua Komisi V DPR Harap Jajaran Kejaksaan Makin HumanisKetua Komisi V DPR Lasarus berharap jajaran kejaksaan makin humanis dalam penegakan hukum.
Weiterlesen »
Ketua Komisi V DPR Harap Jaksa Semakin Humanis dalam Penegakan HukumJaksa diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme
Weiterlesen »
Komisi III Minta Polisi Transparan Soal Autopsi Jenazah Brigadir JPenting bagi penyidik untuk memberikan asupan informasi yang utuh kepada publik. Namun publik tidak perlu resah karena manipulasi hasil visum et repertum.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Katakan Revisi UU Narkotika Masih TerbukaArsul Sani menyatakan peluang pembahasan revisi Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersama pemerintah masih tetap terbuka.
Weiterlesen »
Dinilai tak Laksanakan Pedoman Jaksa Agung, JPU Bakal Dilapor ke Komisi KejaksaanJaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sumut, yang menjerat pemilik media online Ismail Marzuki (42), dinilai tidak melaksanakan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021. Pasalnya, JPU menghadirkan saksi ahli ITE yang tidak memiliki sertifikasi dari Kementerian Kominfo dalam sidang perkara tersebut yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (19/7/2022) lalu.
Weiterlesen »