Arsul Sani menyatakan peluang pembahasan revisi Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersama pemerintah masih tetap terbuka.
Mengingat, keputusan Mahkamah Konsitusi berpendapat pasal tersebut merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Artinya, hal tersebut dikembalikan kepada pembentuk UU dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI.
"Di antara yang dituntut oleh pemohon uji materi yang keluarganya menderita cerebral palsy itu adalah minta agar Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dinyatakan bertentangan dengan konstitusi," kata Arsul, Kamis . "Kami usulkan pasalnya itu kira-kira berbunyi seperti ini: narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam satu peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Namun, tegas Arsul, yang benar adalah Komisi III DPR RI sedang membuka opsi agar jika memang ganja bisa bermanfaat untuk keperluan medis maka harus dibuka kemungkinannya dengan syarat-syarat ketat dan bukan syarat bebas yang semau-maunya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Narkotika Mulai Dibahas Agustus 2022Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Narkotika Mulai Dibahas Agustus 2022: DPR menyatakan bahwa usulan penggunaan ganja untuk medis bisa dilakukan melalui revisi UU Narkotika. Hal ini menyusul putusan MK yang menolak uji materi legalisasi ganja medis.
Weiterlesen »
MK Tolak Gugatan Uji Materi Aturan Ganja Medis di UU NarkotikaMK menolak permohonan uji materi aturan ganja medis di UU Narkotika yang diajukan sejumlah ibu pasien gangguan fungsi otak (cerebral palsy) serta LSM.
Weiterlesen »
FPDIP DPRD Solo Usulkan Keppres Hari Lahir Pancasila Diubah Jadi UUFraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar penetapan Hari Lahir Pancasila tidak hanya diatur Keppres tapi undang-undang.
Weiterlesen »
Bupati Merauke Klarifikasi Pidato tentang Biaya Pengesahan UU Papua Selatan |Republika OnlineBupati Merauke menegaskan masyarakat Papua Selatan bersyukur atas pengesahan UU.
Weiterlesen »
Begini Sikap Manis Mohammad Idris Pascaditegur Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul UlumSetelah dapat teguran dari Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, Mohmmad Idris menyanjung Pemprov Jabar karena telah memprioritaskan Kota Depok dalam segala hal. teguran
Weiterlesen »
MK Tetapkan Pencabutan Uji Materi UU IKN Mahasiswa Unila yang Palsukan Tanda TanganPencabutan itu dilakukan lantaran keenam mahasiswa hukum itu terbukti memalsu tanda tangan di berkas gugatan.
Weiterlesen »