Aksi koboi atau melepaskan tembakan terjadi di Kalimantan Tengah pada November 2022. Dalam proses penyelidikan, polisi menyebut hal tersebut bukan tindak pidana.
api, tetapi saat penggunaannya tidak sesuai prosedur atau tidak dalam kondisi terancam keselamatannya, hal itu dapat dikategorikan masuk ranah pelanggaran hukum sebagai tindak pidana.atau melepaskan tembakan yang dilakukan Cornelis Nalau Anton, mantan napi kasus korupsi, penyuap Akil Mochtar pada akhir November 2022 lalu."Jika kepemilikan senjata tersebut sah atau ada izin, aturan menggunakan senjata hanya dipakai saat keadaan bahaya yang mengancam dirinya.
"Penggunaan senjata api akan masuk ranah melanggar hukum apabila disalahgunakan untuk menakut-nakuti orang lain yang tidak bersalah, dan hal Itu bisa masuk ranah hukum pidana," sambung pria yang kerap dimintai pandangannya sebagai ahli pidana dalam berbagai kasus ini. Dalam kesempatan yang sama Mudzakir menekankan pemberi izin, dalam hal ini polisi dapat mencabut izin kepemilikan senjata api tersebut karena dapat membahayakan masyarakat dan mengusut kasus dugaan tindak pidananya.
Seperti diberitakan media massa, PT BMB melalui kuasa hukumnya, Baron Ruhat Binti mengungkapkan meski Cornelis masih memiliki saham 3 persen, namun dirinya telah dicopot dari jabatan strategis salah satu direktur di perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penyidik Tunggal OJK Bermasalah dan Perlu Dikoreksi'Mestinya aparat penegak hukum (kepolisian) tetap diberikan kewenangan serupa, jadi conflict of interest bisa dihindari.'
Weiterlesen »
Sidang Surya Darmadi, Pakar Hukum Tegaskan Kerugian Negara Harus Nyata dan PastiPakar Hukum Pidana, Agus Surono, menegaskan penghitungan kerugian perekonomian negara harus jelas dan pasti. Dia menyebut penghitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mengada-ada atau sekadar menafsirkan.
Weiterlesen »
Analisis Akhir Sidang Sambo Cs, Pakar Hukum Pidana: Kalau Waktu Habis Maka...Jika pihak Pengadilan kembali mengajukan perpanjangan sidang Sambo Cs, maka batas akhir menjadi...
Weiterlesen »
Deretan Pakar hingga Aktivis Hukum yang Menolak Perppu Cipta KerjaPerppu Cipta Kerja telah diterbitkan Presiden Jokowi di akhir tahun 2022. Perppu Cipta Kerja ditolak oleh para aktivis hingga pakar hukum, berikut deretannya.
Weiterlesen »
Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP BaruSosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.
Weiterlesen »
Pandangan Pakar Hukum Pidana Soal Konsep Niat Mens Rea - tvOneKuasa Hukum Richard Eliezer atau Bharada E, Ronny Talapessy mengatakan bahwa Bharada E tidak punya niat atau mens rea dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. - tvOne
Weiterlesen »