Pemerintah Hapus Skema Power Wheeling dari RUU EBT, Pengamat: Tetap Kawal Agar Sesuai DIM

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Pemerintah Hapus Skema Power Wheeling dari RUU EBT, Pengamat: Tetap Kawal Agar Sesuai DIM
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 63%

Pemerintah Hapus Skema Power Wheeling dari RUU EBT, Pengamat: Tetap Kawal Agar Sesuai DIM TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi merespons positif langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghapus pasal skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau RUU EBT. Sebab menurutnya, skema power wheeling berpotensi merugikan negara dan memberatkan rakyat. Selain itu, kata Fahmy, skema power wheeling melanggar UUD 1945, UU Ketenagalistrikan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, Fahmy menilai power wheeling juga berpotensi merugikan rakyat sebagai konsumen dengan penetapan tariff listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebab skema ini akan membuat tariff listrik bergantung demand and supply. “Pada saat demand tinggi dan supply tetap, tarif listrik pasti akan dinaikkan.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dinilai Melanggar Konstitusi, Skema Power Wheeling di RUU EBT Harus DihapusDinilai Melanggar Konstitusi, Skema Power Wheeling di RUU EBT Harus DihapusJika skema Power Wheeling diterapkan maka pihak swasta dengan bebas mengeruk keuntungan, karena listrik yang dijual bisa dipatok dengan harga keekonomian.
Weiterlesen »

Pemerintah Sambut Positif RUU PPRT jadi Prioritas Prolegnas DPRPemerintah Sambut Positif RUU PPRT jadi Prioritas Prolegnas DPRSaat ini, pemerintah sudah siap menunggu proses hitung RUU ini menjadi usul inisiatif DPR dan membahasnya secara bersama.
Weiterlesen »

Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRTKomnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRTKomnas HAM mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membahas RUU PPRT dan mengesahkannya agar ada kepastian hukum untuk pekerja rumah tangga.
Weiterlesen »

Desak Pengesahan RUU PPRT, Komnas HAM akan Temui Pemerintah dan DPRDesak Pengesahan RUU PPRT, Komnas HAM akan Temui Pemerintah dan DPRKomnas HAM akan menemui sejumlah kementerian dan DPR untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Weiterlesen »

FORKOPI Membedah Pasal-pasal Krusial Dalam RUU PerkoperasianFORKOPI Membedah Pasal-pasal Krusial Dalam RUU PerkoperasianForum Koperasi Indonesia (FORKOPI) bersama para pegiat koperasi menggelar sarasehan dengan menghadirkan tim kecil (tim-5) penyusun RUU tentang Perkoperasian.
Weiterlesen »

Nafsu Gunakan EBT, Afrika Selatan Justru Krisis ListrikNafsu Gunakan EBT, Afrika Selatan Justru Krisis ListrikAfrika Selatan mengalami pemadaman listrik yang terburuk sepanjang sejarah, karena peralihan penggunaan EBT dan tidak berfungsinya pembangkit listrik batu bara.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-09 08:31:45