Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru mendapat banyak sorotan, termasuk dari luar negeri. Berikut jawaban pemerintah RI.
Ia juga menyebut KUHP telah disusun dengan cermat dan hati-hati, di mana pemerintah selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat. Serta mempertimbangkan kondisi bangsa yang multi etnis, multi religi, dan multikultur.
"Hanya suami atau istri yang terikat perkawinan atau orang tua anak bagi yang tidak terikat perkawinan yang dapat membuat pengaduan," jelasnya. Edward juga menjelaskan KUHP baru yang disahkan telah mengatur alternatif sanksi selain tindak penjara, yaitu denda, pengawasan, dan kerja sosial, serta perumusan tindak pidana secara jelas dan ketat dengan penjelasan untuk menghindari multitafsir.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Amerika Serikat , Australia, dan Perserikatan Bangsa-bangsa di Indonesia langsung mengeluarkan pendapat terkait KUHP yang baru. Mereka beranggapan KUHP yang direvisi tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia dan dirasa diskriminatif.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tim Sosialisasi KUHP Nasional: Pasal Perzinahan di KUHP Baru Tak Bakal Ganggu Pariwisata dan InvestasiJuru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan pasal perzinaan di KUHP merupakan delik aduan absolut.
Weiterlesen »
Sosialisasi Pemahaman Tentang KUHP Jadi Tanggung Jawab BersamaPengesahan KUHP merupakan titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia yang sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.
Weiterlesen »
KUHP Baru Dianggap Buat Tak Leluasa Kritik PemerintahUsai pemerintah bersama DPR menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang, banyak menuai pro dan kontra.
Weiterlesen »
PBB Kritik KUHP Baru, Hikmahanto dan Bivitri Susanti Saling DebatHikmahanto Juwana dan Bivitri Susanti punya pendapat berbeda soal pernyataan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang KUHP yang baru disahkan DPR.
Weiterlesen »
Buntut Panjang Aksi Perwakilan PBB Komentari KUHP Asli RIPerwakilan PBB di Indonesia mengomentari soal KUHP baru. Komentar dari PBB tersebut berujung panjang hingga rencana pemanggilan perwakilan PBB di Indonesia!
Weiterlesen »
Pemerintah Ungkap 4 Visi-Misi KUHP Baru |Republika OnlineKUHP tak bisa dibandingkan dengan hukum pidana negara lainnya.
Weiterlesen »