KUHP tak bisa dibandingkan dengan hukum pidana negara lainnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjelaskan, ada empat visi dan misi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Pertama adalah konsolidasi.
Beberapa contohnya adalah kejahatan jabatan dijadikan Undang-Undang tentang Korupsi dan terkait obat-obat terlarang dijadikan Undang-Undang tentang Narkotika. Selanjutnya yang terjadi di Indonesia saat ini dalam pembentukan RKUHP adalah rekodifikasi, yakni menghimpun kembali ketentuan-ketentuan yang berserakan di luar KUHP itu ke dalam satu kitab undang-undang.
"Sementara di dalam KUHP baru ini kita merujuk pada hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif," ujar Eddy. "Ancaman pidana dalam UU ITE itu enam tahun, kita memasukkan berbagai ketentuan dalam UU ITE khususnya penghinaan dan pencemaran nama baik itu ke dalam KUHP, tetapi ancaman pidana itu jauh dikurangi," sambungnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wamenkumham Eddy Hiariej Jabarkan Visi Misi KUHP BaruWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membeberkan visi misi KUHP yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Weiterlesen »
Tim Sosialisasi KUHP Nasional: Pasal Perzinahan di KUHP Baru Tak Bakal Ganggu Pariwisata dan InvestasiJuru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan pasal perzinaan di KUHP merupakan delik aduan absolut.
Weiterlesen »
Pelaku Pariwisata Desak Pemerintah Pastikan Kejelasan Pasal Perzinaan KUHP BaruPengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan respons pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya Australia yang kabarnya mengeluarkan travel advice (saran perjalanan) untuk tidak ke Indonesia karena pengesahan KUHP yang dinilai
Weiterlesen »
KUHP Baru Dianggap Buat Tak Leluasa Kritik PemerintahUsai pemerintah bersama DPR menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang, banyak menuai pro dan kontra.
Weiterlesen »
Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bengkak, Pemerintah Harus Turun TanganPemerintah Indonesia dan pemerintah China belum menyepakati besaran bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
Weiterlesen »
Kapan Pajak Fasilitas Kantor Diberlakukan? Ini Kata KemenkeuPemerintah masih terus melakukan proses finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pajak natura.
Weiterlesen »