Pemilu di 3 Provinsi Baru Papua, Ini Saran KPU ke Pemerintah
Bisnis.com, JAKARTA -- Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Idham Holik mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum pemilu di 3 daerah otonomi baru Papua.
Sebagai informasi, pengesahan Rancangan Undang-Undang terkait 3 provinsi baru Papua atau DOB Papua telah ditetapkan pada rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 pada Kamis, lalu. Selanjutnya di pertengahan Februari 2023 nanti KPU akan menetapkan hasil penataan daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten atau Kota se-Indonesia.
"Jika memang benar nanti ada pemilu untuk anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi di 3 DOB tersebut, maka kami akan melaksanakan," paparnya. Maka, ia meminta pemerintah segera melakukan revisi UU Pemilu No 7 Tahun 2017 pada lampiran 1-4 atau lewat Perppu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Pemilu, Dampak Pemekaran Papua |Republika OnlinePemerintah disarankan keluarkan Perppu Pemilu 2024 untuk pemekaran Papua dan IKN
Weiterlesen »
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Pertimbangkan Payung Hukum Soal Pemilu di 3 DOB Papua - Tribunnews.comMahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Weiterlesen »
Pemekaran Papua, Ini Rincian 3 Provinsi BaruProvinsi Papua Selatan dengan Ibukota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan Ibukota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibukota Jaya Wijaya.
Weiterlesen »
Dampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu TerbukaDampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu Terbuka: Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengatakan, usai pembentukan tiga provinsi baru di Papua, berdampak direvisinya UU Pemilu.
Weiterlesen »
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua | merdeka.comRevisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Weiterlesen »