Penerapannya Masih Ditunda, Apa Itu Pajak Karbon? TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan masih berancang-ancang menerapkan pajak karbon. Penerapan pajak ini molor dari rencana semula 1 Juli 2022. Implementasi pajak karbon praktis telah resmi tertunda dua kali, dari amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , yang mestinya berlaku 1 April 2022.
Peta jalan pajak karbon memuat sejumlah poin, yakni: Strategi penurunan emisi karbon; Sasaran sektor prioritas; Keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan/atau Keselarasan antarberbagai kebijakan lainnya.Selain UU HPP sebagai landasan utama pajak karbon, terdapat sejumlah aturan turunan dari UU HPP yang masih dalam proses penyusunan oleh Kemenkeu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dirjen Pajak Harap Bisa Perluas Program Inklusi Kesadaran Pajak |Republika OnlineProgram ini untuk membina karakter bela bangsa generasi muda melalui bayar pajak.
Weiterlesen »
Jepang 'Resesi Sake', Anak Muda Diminta Banyak Minum Biar Pajak Moncer'Resesi sake' terjadi di Jepang. Konsumsi sake menurun dan membuat pendapatan negara dari pajak minuman keras pun anjlok.
Weiterlesen »
Kisi-kisi Jokowi Soal Pajak Ekspor Nikel untuk Saham INCO, ANTMJokowi menyiratkan pajak ekspor nikel akan diberlakukan tahun ini, bakal menyenggol bisnis Vale Indonesia (INCO) dan Antam (ANTM).
Weiterlesen »
Sri Mulyani Sebut Orang Miskin Tak Usah Bayar Pajak, yang Mampu Harus!Menkeu Sri Mulyani pun menegaskan bahwa Pemerintah akan membantu masyarakat miskin untuk bangkit dari hantaman pandemi.
Weiterlesen »
Kejaksaan Awasi Proyek Galian Kabel di Tangsel, Diduga Provider Tidak Bayar Pajak | merdeka.comKejaksaan Negeri Tangerang Selatan sedang mendalami dugaan perkara tata usaha negara (TUN), pada pelaksanaan pekerjaan galian kabel internet bawah tanah, pada lahan milik pemerintah daerah. Pasalnya, pekerjaan tersebut diduga tidak membayar retribusi atau pajak daerah.
Weiterlesen »
Sri Mulyani Tarik Pajak dari Pinjol, Industri Berharap RevisiAturan Pajak PPN atas layanan fintech P2P lending alias pinjol akan membuat biaya diteruskan ke nasabah semakin mahal.
Weiterlesen »