PAKAR Muh Taufiqurrohman mengatakan perlu ada sanksi jelas dan tegas diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap , Menara 165, Jakarta.
"UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sudah saatnya direvisi, karena belum mencantumkan kriminalisasi jelas dan juga belum memberikan efek jera terhadap keberadaan lembaga amal yang diduga menyalahgunakan dana publik," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan PP tersebut belum menjelaskan secara detail terkait hukuman dan sanksi terhadap lembaga amal yang melanggar dan terbukti menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau bahkan membiayai operasional kelompok radikal. Menurut dia, Pemerintah memiliki wewenang jelas untuk memidanakan setiap lembaga amal yang mengumpulkan dana publik dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau mendukung aktivitas radikalisme dengan revisi kedua regulasi tersebut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Legislator Dapil Papua Bantah Pernyataan Bupati Merauke soal Pemberian Uang dalam Revisi UU OtsusDia mengaku sudah menghubungi Bupati Romanus via telepon seluler untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
Weiterlesen »
Anggota DPR Bantah Terima Uang Terkait Revisi UU Otsus PapuaPansus RUU Otsus Papua bekerja profesional sebagai wakil rakyat
Weiterlesen »
Tanpa Revisi UU Pemilu, Gugatan Presidential Threshold ke MK Akan Selalu Gagal | Kabar24 - Bisnis.comSepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan menolak gugatan yang diajukan.
Weiterlesen »
DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih RelevanDPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP..
Weiterlesen »
Dear PNS Coba Cek Nih, Pemerintah Revisi Aturan Penilaian KinerjaRevisi ini sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia, salah satu fokusnya adalah menciptakan SDM pemerintahan yang lincah.
Weiterlesen »
Pengamat Kepolisian Sebut Ada Pelanggaran Perkap di Penyelidikan Kasus Penembakan Brigadir JPelanggaran Perkap ini lantaran penyidik tidak meminta izin kepada kepala lingkungan saat melakukan penyelidikan dan olah TKP penembakan Brigadir J.
Weiterlesen »