Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna dewan pada Selasa, 6 Desember 2022.Namun sejak kemarin, aksi penolakan terhadap rencana pengesahan RKUHP digelar di berbagai daerah di Indonesia. Aksi juga digelar di depan Gedung DPR pada Senin, 5 Desember 2022.
Contempt of courtTidak ada penjelasan yang terang mengenai frasa “penegak hukum” sehingga pasal tersebut berpotensi mengkriminalisasi advokat yang melawan penguasa.Sebagaimana diketahui, terjadi banyak kasus di persidangan yang menunjukkan bahwa hakim berpihak kepada penguasa. Selain itu, pasal ini juga mengekang kebebasan pers karena larangan mempublikasi proses persidangan secara langsung.6.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tolak Pengesahan RKUHP, Masyarakat Sipil Gelar Aksi di DPR Siang IniAliansi Nasional Reformasi KUHP akan melakukan aksi tabut bunga di depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan atas pengesahan RKUHP.
Weiterlesen »
Soal Pengesahan RKUHP, Dasco: Kira-kira di Paripurna Terdekat'Kalau Rapim dan Bamus sudah selesai. Pengesahan itu kan kira-kira nanti jadwal paripurna terdekat yang nanti akan diagendakan,' kata Dasco.
Weiterlesen »
Masyarakat Melakukan Aksi Penolakan Pengesahan RKUHP di Depan DPRYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melalui media sosial menilai banyak pasal bermasalah dalam RKHUP yang dikritik berbagai kalangan.
Weiterlesen »
Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPRAliansi Nasional Reformasi KUHP mulai berdatangan ke Gedung DPR dengan spanduk bernuansa kuning-hitam berisikan narasi penolakan RKUHP. TempoNasional
Weiterlesen »
Jurnalis Manokwari bersama AJI menolak pengesahan RKUHP“Hasil kajian AJI, ditemukan 19 pasal dari puluhan pasal RKUHP bermasalah yang sangat jelas membungkam kebebasan Pers dan merugikan rakyat kecil dalam berdemokrasi,”
Weiterlesen »