UU PDP memberi hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk memiliki kedaulatan terhadap data pribadi.
Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua DPR bahwa UU PDP akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedaulatan atas data pribadi-nya.
Bagaimana dengan jenis data pribadi yang diatur dalam UU PDP ini? Menurut UU PDP, data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan alamat protokol internet.
Prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.Saat ini banyak penggunaan data pribadi yang tidak memiliki dasar pemrosesan data pribadi, sehingga terjadi penyalahgunaan data pribadi.
Ini merupakan salah satu bentuk transparansi terhadap seluruh informasi terkait kegiatan pemrosesan data pribadiSetiap individu sebagai subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
Hak ini dapat digunakan setiap individu untuk memiliki akses agar secara aktif mendapatkan informasi yang diinginkan terkait pemrosesan data pribadinya. Contohnya, Si Fulan sebagai subjek data pribadi pada penggunaan aplikasi pinjol dalam telepon seluler pintar, maka Si Fulan dapat mencabut persetujuan penggunaan kamera, akses galeri dan akses kontak sebagai bentuk mengakhiri pemrosesan data pribadi dan meminta penghapusan segala gambar dan kontak yang telah diambil melalui aplikasi pinjol tersebut.Subjek data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
Hak ini berkaitan dengan tindakan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh mesin tanpa campur tangan manusia. Dalam hal ini, subjek data pribadi dapat meminta agar pemrosesan data pribadi miliknya diberhentikan sementara. Hak ini membuka peluang bagi setiap individu yang mengalami kerugian akibat atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang melekat pada dirinya.
Hak ini menjamin subjek data pribadi untuk dapat memperoleh data pribadi yang dipegang pihak pengendali data tertentu agar data tersebut dapat dipindahkan untuk diolah oleh dirinya atau pihak pengendali lainnya. Hal ini karena hak subjek data pribadi akan tergantung dari jenis dasar pemrosesan data pribadi yang digunakan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu MembahuUU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu TempoTekno
Weiterlesen »
Isi UU Perlindungan Data Pribadi: Larangan, Sanksi dan Jenis DataUU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah ditetapkan melalui Rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan RUU PDP. Anggota DPR RI setujui RUU PDP menjadi UU PDP.
Weiterlesen »
UU PDP Bisa Kurangi Potensi Kebocoran DataSanksi yang ada dalam UU PDP harus tegas. Ada konsekuensi hukum dan denda yang memberatkan perusahaan atau lembaga bila tidak mengelola data-data dengan baik.
Weiterlesen »