Guspardi Gaus DPR memahami langkah pemerintah karena mungkin dianggap pemerintah ada kekosongan hukum.
Seorang santri pesantren Al Beer di Pasuruan berinisial MHM membakar santri lain, INF , gara-gara tuduhan tak jelas. Kini kasus itu ditangani kepolisian.Wanita berinisial DA melaporkan peristiwa kehilangan suaminya ke Polsek Biringkanaya, pada Selasa 27 Desember 2022. Namun malah ditertawai polisi.
Wakil Bupati Kaur, Bengkulu yaitu Herlian Muchrim mengalami luka serius di jari tangannya saat menyalakan petasan kembang api dalam rangka merayakan tahun baru 2023Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbanyak se-IndonesiaBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis dan ditetapkan untuk 1 juta orduk atau usaha yang telah daftar.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Weiterlesen »
Perppu Cipta Kerja Diterbitkan, Baleg DPR Sebut Keputusan MK GugurTerbitnya Perppu tentang Cipta Kerja dengan sendirinya menggugurkan kewajiban keputusan MK yang mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam dua tahun. Terbitnya...
Weiterlesen »
Komisi IX DPR: Perppu Sama Sekali tak Perbaiki UU Cipta Kerja |Republika OnlineMK memerintahkan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun.
Weiterlesen »
DPR Kritik Keras Perppu Cipta Kerja, Jokowi Disebut Tidak Menghormati MK - Pikiran-Rakyat.comKeputusan Jokowi untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja dinilai tidak menghormati MK. Ini disebut anggota DPR.
Weiterlesen »
LBH Jakarta: Perppu Cipta Kerja Wajah Kediktatoran Pemerintah JokowiLBH Jakarta: Perppu Cipta Kerja Wajah Kediktatoran Pemerintah Jokowi TempoNasional
Weiterlesen »
YLBHI Nilai Perppu Cipta Kerja Bentuk Pembangkangan KonstitusiYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang pada Jumat (30/12) sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan gejala otoritarianisme pemerintah. Ketua YLBHI Muhammad...
Weiterlesen »