Presiden Jokowi: Butuh Langkah Progesif Atasi Kekurangan Hakim. Polhuk AdadiKompas susanarita_ks mawarkukun
Langkah progresif terutama untuk mengatasi kurangnya hakim "ad hoc" tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung, juga hakim-hakim tata usaha negara.
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Yudisial diminta mengoptimalkan peran melalui proses seleksi hakim yang transparan, obyektif, dan profesional untuk menghadirkan hakim-hakim yang berintegritas. Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjadi kunci bagi terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara agar mampu membatasi serta memutus ruang gerak mafia peradilan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Antisipasi Minyak Goreng Langka saat Lebaran, Ini Langkah Pemkot SoloPemkot Solo menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi minyak goreng langka dan harga naik saat momentum Ramadan dan Lebaran.
Weiterlesen »
Jokowi: Diperlukan Langkah Progresif Atasi Kekurangan HakimJokowi mengatakan saat ini diperlukan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kekurangan hakim Selengkapnya: 👇 Jokowi
Weiterlesen »
Indonesia Kekurangan Hakim, Jokowi Minta Peran Komisi Yudisial Dioptimalkan | Kabar24 - Bisnis.comJokowi menaruh perhatian terhadap kekurangan personel hakim di Indonesia, salah satunya melalui optimalisasi peran Mahkamah Yudisial (KY).
Weiterlesen »
Laporan Tahunan Komisi Yudisial, Jokowi Singgung Kurangnya Hakim Tindak Pidana Korupsi MAPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal permasalahan kurangnya hakim ad hoc yang menangani tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung.
Weiterlesen »
Jokowi: Terbentuknya Tim Penghubung KY dan MA untuk Memutus Ruang Gerak Mafia PeradilanPresiden Jokowi mengatakan kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara.
Weiterlesen »
Ketua Banggar DPR RI Tawarkan Tujuh Langkah Atasi Tata Kelola Pangan NasionalKetua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menyarankan tujuh langkah kepada pemerintah agar bisa menangani permasalahan tata kelola pangan rakyat saat ini.
Weiterlesen »