Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono resmi diberi mandat oleh DPR RI sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Harapan itu dilontarkan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang meminta agar Laksamana Yudo Margono mampu menjaga netralitas TNI dengan tidak terlibat politik praktis.
“Apalagi saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik. Prajurit TNI harus dapat menjaga netralitas,” ucap Puan, Selasa . Mantan Menko PMK itu menambahkan, DPR mendukung visi misi Laksamana Yudo dalam pembangunan sumber daya manusia TNI. Puan juga menyebut DPR siap mengawal peningkatan kesiapan operasional satuan TNI, penguatan operasi gabungan antarmatra TNI, dan pemantapan implementasi reformasi wilayah birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI yang menjadi visi misi Laksamana Yudo.
“Sehingga prajurit-prajurit TNI dapat menjadi Patriot NKRI yang profesional, modern, dan tangguh,” tegasnya. Puan juga mengingatkan agar TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Karena sinergitas yang baik antara TNI dan Polri dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Yudo Dinilai Mampu Atasi Masalah Internal dan Eksternal TNI |Republika OnlineCalon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dinilai mampu atasi masalah TNI.
Weiterlesen »
Foto : Baru jadi Menko, Mahfud Ingat Diajak Naik Kapal Perang Kasal Yudo ke Laut Natuna | merdeka.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menceritakan pernah diajak naik kapal perang oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (kasal) Laksamana Yudo Margono di awal penugasannya. Melansir dari akun Instagram mohmahfudmd, Senin (5/12), berikut potret dan kisahnya.,Menko Polhukam Mahfud MD,Mahfud MD,Laksamana TNI Yudo Margono,TNI,TNI AL,VIRAL,Viral Hari Ini,Trending,Jakarta
Weiterlesen »
RKUHP Resmi jadi UU, DPR Minta Jangan Ada DemonstrasiDPR RI telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang Undang (UU) dalam rapat paripurna Selasa (6/12).Berkaitan
Weiterlesen »
PKS: Hilangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Masukkan Larangan LGBT di KUHP |Republika OnlineFraksi PKS tegaskan minta hilangkan pasal penghinaan Presiden sejak awal pembahasan
Weiterlesen »