Bawaslu menerima setidaknya 313 aduan warga yang nama dan nomor induk kependudukan mereka diduga dicatut oleh 164 bakal calon anggota DPD untuk memenuhi syarat dukungan. Polhuk AdadiKompas
Foto-foto anggota Dewan Perwakilan Daerah terpasang di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat .
JAKARTA, KOMPAS - Pencatutan nama dan nomor induk kependudukan disinyalir kembali terjadi dalam proses penentuan peserta Pemilu 2024. Kali ini dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk mencegah upaya pencatutan, publik bisa berpartisipasi mengecek melalui laman situs yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum .
Anggota Badan Pengawas Pemilu , Lolly Suhenty, melalui keterangan tertulis, Selasa , mengatakan, posko aduan Bawaslu di 21 provinsi menerima setidaknya 313 aduan masyarakat serta pengawas pemilu yang mengaku dicatut nama dan nomor induk kependudukan oleh bakal calon anggota DPD. Laporan masuk ke posko baik secara luring maupun daring melalui link aduan masyarakat yang dipublikasikan di masing-masing situs dan media sosial Bawaslu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bawaslu terima 313 aduan terkait dukungan pencalonan DPDBawaslu terima 313 aduan masyarakat dan pengawas pemilu yang mengaku nama dan NIK mereka dicatut bakal calon anggota DPD untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Pencalonan.
Weiterlesen »
Menteri Bahlil: Realisasi Investasi Luar Jawa di Kuartal IV 2022 Capai Rp 164 Triliun, Lampaui JawaCapaian investasi di luar Jawa menunjukkan konsistensi Pemerintah melalui arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia sentris sangat terjaga, utamanya dalam konteks investasi.
Weiterlesen »
Partai Perindo Riau Silaturahmi ke Bawaslu untuk Mendalami Aturan Pemilu 2024Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Riau tidak hanya melakukan konsolidasi dengan jajaran kader menghadapi Pemilu 2024. Namun juga...
Weiterlesen »
Ketua DPD RI Seharusnya Perjuangkan Penguatan Sistem Bikameral, Bukan Kembali ke UUD 1945 AsliKetua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti seharusnya memperjuangkan penguatan fungsi bikameral, bukan kembali ke UUD 1945 asli. .
Weiterlesen »
Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu InkrachtRapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht TempoNasional
Weiterlesen »
Pencalonan DPD Bisa Dibanjiri Eks NarapidanaPengetatan syarat bagi eks narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD tidak berlaku bagi calon anggota DPD. Kondisi ini berpotensi membuat bekas narapidana membanjiri pencalonan anggota DPD. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »