Kuasa hukum PPPBS yang juga merupakan Direktur Yayasan Akar Law Office, Zelig Ilham Hamka, mengirimkan surat pada Komnas HAM terkait persoalan yang dialami 187 petani mulai dari kehilangan lahan hingga dugaan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum
Pejuang Bumi Sejahtera terdiri dari 187 petani sawit di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu melaporkan persoalan sengketa tanah dengan perusahaan perkebunan sawit skala besar milik PT Daria Dharma Pratama Kurun waktu 17 tahun terakhir.
Diungkapkan Zelig, di tahun 1995 sejumlah tanah petani yang ditanami jengkol, padi, kopi dan lainnya diambil PT Bina Bumi Sejahtera seluas 1889 hektare. Pada tahun 2005 lahan HGU terlantar PT BBS yang telah dikelola oleh masyarakat tersebut diambil alih oleh PT Daria Dharma Pratama melalui keterangan akta pinjam pakai antara PT DDP dan PT BBS. Bermodalkan klaim tersebut, PT DDP mulai melakukan pengusiran secara paksa terhadap masyarakat yang telah menggarap lahan HGU terlantar PT BBS dengan melakukan penanaman komoditi sawit, pemaksaan ganti rugi, dan melakukan tindakan represif.
Pada 23 Maret 2022 Yayasan Akar Law Firm telah mengirimkan surat pengaduan ke Komnas HAM serta menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komnas HAM: Perusahaan Tambang Rawan Langgar HAM di SangiheKomnas HAM menyatakan kehadiran perusahaan tambang di Pulau Sangihe berpotensi menyebabkan pelanggaran hak dasar warga, seperti hak akan rasa aman dan lingkungan hidup yang baik. Pemerintah harus proaktif mencegahnya. Nusantara AdadiKompas kristian_oka
Weiterlesen »
Komnas HAM: Proses Hukum Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat LambatDelapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat. Namun, polisi tak kunjung menahan para tersangka. Komnas HAM pun mempertanyakan jalannya proses hukum yang berjalan lambat. Langkat KomnasHAM
Weiterlesen »
Komnas HAM Segera Panggil KLHK Terkait Kasus Tambang Emas di Kepulauan SangiheKomnas HAM segera melakukan pemanggilan terhadap kementerian dan lembaga terkait kasus penambangan emas di Kepulauan Sangihe, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian/lembaga lainnya.
Weiterlesen »
Komnas HAM Sebut Ada Kejanggalan dalam Penanganan Kasus KerangkengKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin yang tengah ditangani Polda Sumatera Utara. TempoNasional
Weiterlesen »
Menkum HAM Yasonna Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina | merdeka.com“Sedangkan 2.758 orang terkonfirmasi sebagai WN Filipina dan sisanya sebanyak 2.400 orang tidak hadir dan tidak melanjutkan proses,” tambahnya.
Weiterlesen »
Pendekatan Ekologi untuk Selesaikan Konflik Agraria di IKN NusantaraKementerian Agraria dan Tata Ruang berkomitmen mengutamakan pendekatan ekologi untuk menyelesaikan semua konflik agraria di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Weiterlesen »