Menurut Yasonna, KUHP produk Belanda sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia.
JawaPos.com – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah sah menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa . Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia.
Baca juga:Diwarnai Interupsi, DPR Resmi Sahkan RKUHP jadi Undang-Undang Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP. Baca juga:Disahkan DPR Hari Ini, Berikut Sejumlah Pasal Kontroversi di RKUHP“RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini,” ujar Yasonna.
Baca juga:RKUHP Masih Memuat Pasal KaretYasonna pun menilai, pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu. Yasonna mengimbau, pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undangSeluruh fraksi di DPR menyepakati RKUHP dibawa dalam rapat paripurna. Namun, Fraksi PKS menyepakatinya dengan catatan.
Weiterlesen »
RKUHP Akan Ketok Palu, Pakar: Hati-hati Unjuk Rasa Tak LeluasaBivitri Susanti mengatakan pasal 256 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sangat mengancam demokrasi Indonesia.
Weiterlesen »
Menkumham Yasonna Laoly Minta Pendemo Tolak RKUHP Ajukan Gugatan ke MKYasonna menyatakan, seharusnya bangsa Indonesia malu karena masih menggunakan produk hukum penjajah. KUHP yang selama ini digunakan merupakan peninggalan Belanda.
Weiterlesen »
Deretan Pasal Kontroversial RKUHP: Larangan Hina Presiden hingga Kumpul KeboMenkumham Yasonna Laoly sendiri sudah menyatakan bahwa RKUHP tidak mungkin bisa memuaskan seluruh kalangan masyarakat.
Weiterlesen »
Hari Ini RKUHP Bakal Disahkan, Komnas HAM: RKUHP Harus sesuai Koridor Hak Asasi ManusiaKomnas HAM mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sesuai dengan koridor hak asasi manusia.
Weiterlesen »
Article headlineGELORA.CO - Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang bakal...
Weiterlesen »