Baleg mengeklaim ada masukan nama RUU tidak menggunakan kata 'Larangan'.
Baleg mengeklaim ada masukan nama RUU tidak menggunakan kata 'Larangan'. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol akhirnya bisa ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional 2021. Badan Legislasi DPR terus membahas RUU tersebut, termasuk membuka peluang untuk mengganti nama RUU tersebut.
Baik dari kejaksaan, mahkamah syariah sampai kepolisian sendiri mengatakan kasus kejahatan seperti yang bersumber dari khamar minal semakin hari semakin menurun. Selain itu, implementasi memperlihatkan kalau Pemprov Aceh tidak terlalu kaku. Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi menambahkan, memang ada masukan penting yang menjadi catatan penting Baleg. Selain aspek-aspek manfaat dan mudarat dari minol, soal nama RUU memang disarankan tidak lagi menggunakan kata larangan.
Selain itu, anggota Baleg DPR lain, Taufik Basari menekankan, RUU Minol ini dipastikan tidak akan mengganggu kelangsungan industri minol maupun pariwisata. Artinya, tetap fokus kepada pembatasan dan pengendalian produksi dan distribusi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Benarkah Tarik Devisa Hasil Ekspor Lebih Mudah Lewat RUU PPSKBenarkah Tarik Devisa Hasil Ekspor Lebih Mudah Lewat RUU PPSK?
Weiterlesen »
Sah! Joe Biden Teken UU Pernikahan Sesama Jenis di ASPresiden Joe Biden meneken rancangan undang-undang (RUU) pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat.
Weiterlesen »
'Meledak' di RI, Begini Aturan Kripto di RUU P2SKPemerintah dan DPR sepakat untuk mengatur aset keuangan digital, termasuk aset kripto di dalam RUU P2SK.
Weiterlesen »
RUU PPSK Dukung Keberpihakan Pembiayaan bagi Pelaku UMKMAnggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin memastikan RUU ini memberikan keberpihakan terhadap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Weiterlesen »
RUU P2SK Bisa Genjot PDB RI Hingga Rp24.000 Triliun di 2030 | merdeka.comWakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara meyakini hadirnya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang nanti disahkan menjadi Undang-undang, bisa mendorong PDB RI menjadi Rp 24.000 triliun pada 2030.
Weiterlesen »