RUU Sisdiknas Dinilai Lemahkan Tanggung Jawab Negara Biayai Pendidikan

Deutschland Nachrichten Nachrichten

RUU Sisdiknas Dinilai Lemahkan Tanggung Jawab Negara Biayai Pendidikan
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 85 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 37%
  • Publisher: 70%

RUU Sisdiknas yang diinisiasi pemerintah dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Pembiayaan pendidikan oleh negara dinilai semakin lemah. Dikbud AdadiKompas

Edoy menggambar mural bertema pendidikan nasional di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Senin . Pendidikan nasional adalah landasan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

”Dalam RUU Sisdiknas yang katanya diuji publik, pemerintah hanya membiayai jenis pembiayaan dasar. Namun, dalam pasal dan penjelasannya tidak dijelaskan komponen mana. Malah orangtua wajib membiayai dan pemerintah pembiayaan dasar. Ini sebuah kemunduran. Privatisasi dan komersialisasi pendidikan akan terjadi,” kata Ubaid.

”Lebih menyedihkan, pembiayaan pendidikan yang dimaksud terbatas pada ’pembiayaan dasar’ saja, itu pun hanya bagi sekolah dengan kriteria tertentu . Pasal ini jelas sekali membuka ruang diskriminasi pendidikan, padahal prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah berkeadilan, nondiskriminatif, dan inklusif . Tampak antarpasal bersifat kontradiktif,” kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G.

NU Circle menilai RUU Sisdiknas meminggirkan dan memarjinalkan peran agama dalam membangun moralitas anak Indonesia dan membangun peradaban bangsa. Agama tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan strategis. Agama hanya menjadi faktor penjelas dalam nondiskriminatif. Padahal, PPP masih mengandung persoalan secara filosofis, akademis, sosiologis, historis, dan pedagogis. Bagaimana bisa kualifikasi karakter pelajar Pancasila itu dikonstruksi menjadi enam dimensi, sedangkan Pancasila saja terkandung lima nilai sila.

Oleh karena itu, P2G masih berharap Kemendikbudristek terus membuka ruang dialog yang terbuka, jujur, dan partisipatif bersama semua pemangku kepentingan pendidikan. Jangan terburu-buru mengesahkannya menjadi UU.”Jangan sampai Kemendikbudristek dan DPR berlindung di balik alasan pandemi, secepat kilat sehingga proses pembahasan RUU ini bernasib seperti RUU Cipta Kerja atau UU IKN,” ujar Satriwan.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

RUU Sisdiknas Dinilai sebagai Upaya Negara Dorong Privatisasi dan Komersialisasi PendidikanRUU Sisdiknas Dinilai sebagai Upaya Negara Dorong Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan“Kami katakan (RUU Sisdiknas) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 karena RUU ini tujuannya adalah soal privatisasi dan komersialisasi,” katanya.
Weiterlesen »

Ketua DPD Dukung RUU TPKS Segera Ditetapkan Jadi UUKetua DPD Dukung RUU TPKS Segera Ditetapkan Jadi UUKetua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung agar RUU TPKS segera ditetapkan menjadi undang-undang.
Weiterlesen »

RUU Sisdiknas Dinilai sebagai Upaya Negara Dorong Privatisasi dan Komersialisasi PendidikanRUU Sisdiknas Dinilai sebagai Upaya Negara Dorong Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan“Kami katakan (RUU Sisdiknas) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 karena RUU ini tujuannya adalah soal privatisasi dan komersialisasi,” katanya.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-03 08:14:23