Berita ini sedang ramai dibaca.
TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang masih menyisakan kontroversi selangkah lagi akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemarin, Komisi Hukum DPR dan Kementerian Hukum dan HAM menyepakati semua pasal yang termaktub dalam RKUHP di tingkat I.Keputusan ini diambil usai Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan kepada pemerintah.
Tindak Pidana terhadap Ideologi NegaraDraf akhir RKUHP versi 24 November yang mengatur soal tindak pidana terhadap ideologi negara direformulasi. Jika mulanya bagian ini mengatur ihwal penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka draf akhir RKUHP versi 24 November menambahkan frasa “atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila”. Adapun ketentuan ini diatur dalam pasal 188 RKUHP. 4.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi III DPR RI Setuju RKUHP Segera Disahkan Jadi Undang-UndangAdies menyampaikan Komisi III akan bersurat ke Pimpinan DPR RI agar RKUHP segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna.
Weiterlesen »
Pemerintah dan DPR Setujui Draf RKUHP Final, Segera DisahkanDPR dan Pemerintah melalui Kemenkumham telah menyetujui draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) final.
Weiterlesen »
Pemerintah dan DPR Sepakat, Draf RKUHP Tinggal DisahkanDraf RKUHP itu tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Weiterlesen »
Dianggap Bisa Mengikis Kemerdekaan Pers, Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda - Pikiran-Rakyat.comDewan Pers meminta agar pemerintah menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
Weiterlesen »
Parlemen Rusia Selangkah Lagi Sahkan RUU yang Larang Propaganda LGBTRUU propaganda LGBT ini mesti melalui sidang pembahasan ketiga sebelum diajukan ke majelis tinggi lalu disahkan Presiden Vladimir Putin menjadi undang-undang.
Weiterlesen »