Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Piket mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya tengah mendalami isi dari pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP.
Jakarta, Beritasatu.com - Uni Eropa turut angkat suara soal pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang .
"Ada sekitar 600-an pasal jadi tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendalaminya. Serta untuk melihat hubungan dan konsistensi UU ini dalam memenuhi hukum hak asasi manusia internasional yang telah diadopsi Indonesia," ujar Piket kepada wartawan di sela-sela media gathering di Jakarta pada Senin malam.
Sehingga masih ada waktu bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan berbagai masukan terkait KUHP. "Jangan lupa, kalau masih ada tiga tahun sebelum UU KUHP ini ... hal 1 dari 3 halaman Halaman: 123selengkapnyaTAG: KUHP Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tim Sosialisasi KUHP Nasional: Pasal Perzinahan di KUHP Baru Tak Bakal Ganggu Pariwisata dan InvestasiJuru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan pasal perzinaan di KUHP merupakan delik aduan absolut.
Weiterlesen »
Pelaku Pariwisata tak Perlu Khawatir, Begini Penjelasan Legislator soal Pasal Perzinaan di UU KUHPDia menyebut pihak hotel pun tidak memiliki kewajiban meminta tamu yang menginap untuk harus menunjukkan surat nikah ataupun keterangan lain sebagai penunjuk bahwa tamu tersebut adalah suami istri.
Weiterlesen »
Pemerintah Jawab AS-PBB soal Pasal Zina hingga Seks di KUHPKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru mendapat banyak sorotan, termasuk dari luar negeri. Berikut jawaban pemerintah RI.
Weiterlesen »
Asita Bali Minta Pemerintah Beri Penjelasan Resmi soal KUHP Baru ke Wisatawan MancanegaraPelaku wisata di Bali berharap pemerintah segera merilis informasi yang tepat terkait Pasal 411–412 KUHP soal seks di luar nikah dan kohabitasi yang bersifat delik aduan. TempoTravel
Weiterlesen »
PBB Buat Surat Soal KUHP Baru, Wamenkumham Buka Suara - Pikiran-Rakyat.comDalam surat itu, PBB menawarkan bantuan dalam menyusun beberapa pasal dalam KUHP baru, terutama persoalan HAM.
Weiterlesen »