Survei Indikator: Parpol dan DPR Konsisten Paling Bawah Tingkat Kepercayaan Publik
Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebesar 6,5 persen dan Dewan Pimpinan Daerah mendapat kepercayaan publik sebesar 5,8 persen.
"Padahal demokrasi tidak bisa lepas dari parpol. Jadi DPR dan parpol perlu ada perbaikan sistematik apalagi jelang Pemilu 2024," imbuhnya.Untuk diketahui, Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Gejolak Harga Sembako Buat Kepuasan Publik Menurun, Mahfud MD: Hasil Survei Cermin Kepercayaan PublikMenkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah selalu menjadikan hasil survei lembaga-lembaga kredibel sebagai cermin sesungguhnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Weiterlesen »
Survei: TNI, Presiden, dan Polri konsisten dapat kepercayaan publikSurvei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan TNI, Presiden Joko Widodo, dan Polri konsisten mendapatkan kepercayaan publik dengan nilai tertinggi pada ...
Weiterlesen »
Soal 14 Isu Krusial RKUHP, DPR Janjikan Tak Akan Buru-buruWakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, memastikan dalam pembahasannya dipastikan akan memperhatikan keterlibatan masyarakat.
Weiterlesen »
Tak Buru-Buru Mengesahkan, DPR akan Bahas 14 Isu Krusial RKUHP dengan Masyarakat | merdeka.comWakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, DPR tidak akan terburu-buru mengesahkan revisi Rancangan KUHP yang telah diserahkan pemerintah. DPR akan membahas 14 isu krusial dengan masyarakat dan pakar.
Weiterlesen »
RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal SanksiRUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal Sanksi: Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.
Weiterlesen »