DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement . RUU ini diperlukan untuk mempermudah ekspor produk Indonesia ke pasar internasional.
Persetujuan itu diketuk setelah sejumlah anggota dari perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Adapun fraksi yang menyampaikan pandangannya dari PDI, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan telah mencatat masukan dan pandangan dari Komisi VI.
"Saya meyakini, seyakin-yakinnya perjanjian akan menguntungkan kita. Karena akan sangat membantu mempermudah ekspor barang-barang kita ke negara membuat perjanjian ini. Sementara di tempat kita produk mereka sudah lama di Indonesia. Produk mereka mudah masuk ke tempat kita tetapi sebaliknya produk-produk kita susah tembus ke pasar mereka," jelasnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Peta 3 Daerah Otonomi Baru Papua yang Disahkan DPR Melalui RUU DOB PapuaDewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU DOB Papua berserta cakupan sejumlah provinsi beserta ibu kotanya. Simak daftar lengkap dan petanya.
Weiterlesen »
Rusia Akui Kehabisan Senjata dalam Perang Melawan Ukraina, Ajukan RUU untuk Perbaikan Secara Cepat - Tribunnews.comUntuk pertama kalinya sejak invasi pada 24 Februari lalu, Rusia mengakui kehabisan senjata dalam perang melawan Ukraina.
Weiterlesen »
Kasus Dana ACT, Komisi 8 DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Lembaga FilantropiAnggota DPR berharap kasus ACT ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. TempoNasional
Weiterlesen »
Komisi VI DPR setujui PMN Rp73 triliun untuk 10 BUMNKomisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai dan non-tunai sebesar Rp73 triliun kepada 10 BUMN yang diusulkan oleh Kementerian ...
Weiterlesen »