Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi besar-besaran apabila Pemprov DKI Jakarta tidak mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang...
"KSPI meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan perlawanan banding terhadap putusan PTUN. Bila Gubernur Anies tidak melakukam banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa, 12 Juli 2022 kemarin.
Dia mengatakan, wibawa Pemprov DKI dalam hal ini tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari pengusaha yang melakukan perlawanan terhadap keputusan Gubernur mengenai UMP 2022. Bilamana hal tersebut tetap dijalankan, maka setiap keputusan pemerintah bisa saja selalu di-PTUN-kan. Hal ini, lanjut Said Iqbal akan menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup
"KSPI mendesak Gubernur DKI untuk tidak menjalankan putusan PTUN dan tetap memberlakukan UMP yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1 persen," katanya.Said Iqbal menuturkan, Partai Buruh akan mendukung langkah pekerja terhadap persoalan yang ada di DKI Jakarta."Di mana Partai Buruh bersama elemen serikat buruh dan serikat petani secara tegas menolak keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja termasuk aturanan turunannya, salah satunya PP 36/2021," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, PTUN DKI Jakarta mewajibkan Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi tahun 2022 sebesar Rp4.573.845 berdasarkan amar putusan yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PTUN Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta Revisi Anies, Apindo Ajak Pemprov DKI Duduk BersamaApindo mengajak Pemprov DKI unduk duduk bersama usai PTUN batalkan UMP DKI Rp 4,6 juta hasil revisi Gubernur DKI Anies Baswedan.
Weiterlesen »
Pemprov DKI evaluasi putusan PTUN soal pembatalan Pergub UMP 2022Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta soal pembatalan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum ...
Weiterlesen »
Kenaikan UMP Jakarta Dibatalkan PTUN, Pemprov DKI Akan Kaji dan Evaluasi DuluKenaikan UMP Jakarta Dibatalkan PTUN, Pemprov DKI Akan Kaji dan Evaluasi Dulu: PTUN membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen.
Weiterlesen »
Tolak PTUN Batalkan UMP DKI, Said Iqbal: Buruh akan Makin SusahPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pengusaha agar kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI dibatalkan.
Weiterlesen »
Perjalanan UMP DKI 2022: Dinaikkan Anies, Kini Harus Turun Jadi Rp 4,5 JutaPolemik revisi UMP DKI Jakarta masih bergulir. Gugatan atas revisi UMP DKI yang dilakukan Anies Baswedan berujung hukuman untuk diturunkan lagi.
Weiterlesen »
Kilas Balik UMP DKI: Dinaikkan Anies, Digugat Pengusaha, hingga Diputus PTUNPTUN menghukum Anies untuk menurunkan UMP DKI Jakarta dari Rp 4.641.854 juta ke Rp. 4.573.845.
Weiterlesen »