Undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan regulasi yang mampu meringkas hiper regulasi yang ada di Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut juga berdampak positif bagi pengusaha karena memudahkan perizinan, sehingga diharapkan dapat memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, UU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi para pelaku usaha.Dalam kesempatan peringatan HUT HIPMI Bahlil mengatakan, suka tidak suka, harus diakui bahwa reformasi regulasi lewat Omnibus Law Cipta Kerja betul-betul memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.atau penanaman modal asing yang stabil tumbuh di angka 7%.
Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja ternyata telah direncanakan sejak 20 Oktober 2019. Draft pertama UU Cipta Kerja dibuat pada Februari 2020 dan menerima banyak kritik dari kelompok Hak Asasi Manusia dan Serikat Pekerja. Akhirnya dilakukanlah revisi terhadap UU terebut dan versi barunya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, lalu diundangkan pada 2 November 2020.
Pemerintah juga mengungkapkan, pemberian dukungan kepada UMKM melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pemegang saham berupa pemberian pendampingan manajemen, anggaran, SDM hingga sarana dan prasarana.Dengan adanya peraturan baru ini, UMKM yang biasanya mengalami kesulitan karena kurangnya dana pengalaman hingga akses terhadap pengetahuan manajemen akan jauh dipermudah.
UU Cipta kerja memiliki dampak positif bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha serta melebarkan sayap perusahaannya. Dengan adanya keberpihakan ini, pengusaha termasuk UMKM akan semakin tumbuh dalam menopang perekonomian nasional. Selainitu, UU Cipta Kerja juga memungkinkan agar pelaku UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah.Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, UU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi para pelaku usaha.
Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja ternyata telah direncanakan sejak 20 Oktober 2019. Draft pertama UU Cipta Kerja dibuat pada Februari 2020 dan menerima banyak kritik dari kelompok Hak Asasi Manusia dan Serikat Pekerja. Akhirnya dilakukanlah revisi terhadap UU terebut dan versi barunya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, lalu diundangkan pada 2 November 2020.
Pemerintah juga mengungkapkan, pemberian dukungan kepada UMKM melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pemegang saham berupa pemberian pendampingan manajemen, anggaran, SDM hingga sarana dan prasarana.Dengan adanya peraturan baru ini, UMKM yang biasanya mengalami kesulitan karena kurangnya dana pengalaman hingga akses terhadap pengetahuan manajemen akan jauh dipermudah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Soal Usul Bechi Dijerat UU TPKS, HNW: Aturan Dibuat Bukan untuk WacanaWakil Ketua MPR RI HNW mendukung tindakan tegas kepada setiap pelaku kekerasan seksual. tersangka kasus pencabulan MSAT atau Mas Bechi. HNW
Weiterlesen »
Mas Bechi Tersangka Pencabulan Santrriwati Seharusnya Dijerat UU IniWakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin mendorong polisi menjerat MSAT alias Mas Bechi tersangka pencabulan santriwati pakai UU TPKS. MasBechi
Weiterlesen »
Ini Bunyi Pasal 14 UU TPKS yang Bisa Jerat Food Influencer SoloPerbuatan merekam adegan seksual tanpa izin seperti yang diduga dilakukan food influencer Solo bisa dijerat Pasal 14 UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS.
Weiterlesen »
Komnas HAM Minta Mas Bechi Diadili dengan UU Tindak Pidana Kekerasan SeksualKasus pencabulan yang dilakukan oleh Mas Bechi mendapat sorotan Komnas HAM. Pihaknya singgung UU TPKS untuk kasus ini.
Weiterlesen »
Komnas HAM Dorong Polri Terapkan UU TPKS Jerat Pelaku Kejahatan SeksualKomnas HAM Dorong Polri Terapkan UU TPKS Jerat Pelaku Kejahatan Seksual: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk…
Weiterlesen »
Wagub Jabar UU Ruzhanul Bawa Titip Potensi Sumber Daya Manusia ke Jepang,Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat lakukan kunjungan kerja ke Jepang 1-2 Juli 2022 memperkuat memperluas kerja sama antara Jepang dan Jabar.
Weiterlesen »