DPR RI, berencana kembali melakukan revisi UU ITE yang dinilai masih belum bisa memberi kepastian hukum. Rencana Revisi UU ITE ini, bahkan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.
Seperti diberitakan Antara.com, sejak dilahirkan tahun 2008 lalu, UU Nomor 11 itu sempat mendatangkan sejumlah kontroversi. Undang-undang itu pun sempat mengalami perubahan pertama kali pada tahun 2016. Perubahan itu disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Setelah 6 tahun dari perubahan pertama, UU itu kembali dipaksa untuk direvisi karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Bahkan, kata anggota DPR RI Romo Muhammad Syafi’I, peran UU ITE tidak mencapai fungsi hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal itu terungkap dari sejumlah kesaksian para korban UU ITE. Yang paling digarisbawahi pada Pasal 27 dan Pasal 28.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Cerita korban di balik upaya merevisi UU ITESejatinya keberadaan undang-undang untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan ...
Weiterlesen »
Penjelasan Lengkap Polisi Nikita Mirzani Jadi Tersangka Dugaan Kasus ITE & Pencemaran Nama BaikPolisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran ITE dan dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra. Penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani dilakukan pada 14 Juli 2022.
Weiterlesen »
Bupati Merauke Bantah Suap Anggota DPR Terkait UU DOB Papua SelatanBupati Merauke Romanus Mbaraka membantah menyuap anggota DPR terkait revisi UU Otsus Papua dan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan.
Weiterlesen »
Bantah Suap DPR soal UU DOB Papua, Bupati Merauke: Ada yang MemelintirBeredar isu Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyuap DPR demi menarik kewenangan pemekaran wlayah di Papua.
Weiterlesen »
Polisi diminta menjerat pelaku siber pornografi anak dengan UU TPKSKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjerat para pelaku kasus kejahatan siber ...
Weiterlesen »
PPP dorong Uu Ruzhanul Ulum jadi Cagub Jawa BaratKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mendorong kader yang juga Plh. Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjadi Calon Gubernur ...
Weiterlesen »