Wacana KPU Ubah Jadwal Pilkada Serentak 2024, DPR Sebut Harus Ubah UU Sindonews BukanBeritaBiasa .
menunjukkan Komisi Pemilihan Umum tak konsisten. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa.
"Jadi misalnya kalau mau memajukan Pilkada, berarti harus mengubah Undang-Undang Pilkada. Nah itu juga menjadi hal yang rumit nantinya," kata Saan, dalam keterangan resminya, Rabu .Bila dimajukan, Saan merasa rentang waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berdekatan dengan Pilpres 2024. Ia khawatir akan menimbulkan masalah dari sisi teknis kepemiluan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bambang Pacul Tanggapi Soal Kabar PDIP dan Gerindra Segera Bertemu - Tribunnews.comKetua Komisi III DPR RI Bambang Pacul mengaku belum mengetahui perihal kapan pertemuan tersebut diagendakan.
Weiterlesen »
DPR Belum Terima Surat Presiden Soal Pengganti Lili PintauliSurat presiden atau surpres terkait pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar belum diterima DPR.
Weiterlesen »
MKD DPR Nyatakan Kasus Bocornya Suara Sayang di Rapat Komisi III Tidak Melanggar EtikMKD DPR menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam kasus bocornya suara 'sayang' dalam rapat Komisi III dengan Kapolri.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Resmi Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy WalshKomisi III DPR RI yang telah menyampaikan keputusan bersejarah persetujuan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh.
Weiterlesen »
PSSI Rapat Bersama Komisi III DPR Bahas Pemain NaturalisasiPSSI akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait program naturalisasi. Pemain yang akan dinaturalisasi adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh.
Weiterlesen »
Nahloh! DPR Pertanyakan Klaim Pertamax Sebagai BBM SubsidiAnggot DPR Komisi VII Kardaya Warnika menyatakan bahwa Pertamax sebagai BBM yang disubsidi tidak tepat
Weiterlesen »