Sosiolog Tamrin Amal Tomagola mengemukakan adanya isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden adalah bagian dari operasi politik oligarki Partai Politik dan Istana.
INDEKS Demokrasi Indonesia dikhawatirkan akan mengalami penurunan drastis apabila elite politik terus menyuntikkan kepentingan pribadi ke dalam kebijakan publik, tidak terkecuali perihal diadakannya pemilu secara reguler.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Public Virtue Miya Irawati, saat menjadi pembicara pada konferensi pers berjudul “Demokrasi Konstitusional Terancam: Korupsi Masa Jabatan Kepresidenan”. Munculnya pernyataan terkait penundaan Pemilu 2024 dengan alasan tidak adanya anggaran, pandemi, maupun elektabilitas petahana yang tinggi merupakan logical fallacy yang inkonstitusional.
"Motif perpanjangan masa jabatan Presiden pun dinilai berakar pada ketamakan akan kekuasaan yang perlu segera dihentikan," ujar Miya.Sementara itu, "Penting kita sadari bahwa proyek IKN di Kalimantan sedang mengalami kekurangan dana akibat mundurnya beberapa investor, termasuk Softbank," ungkapnya.Namun, lanjut Tamrin, hal ini tidak seharusnya menghambat dijalankannya mandat konstitusi untuk Pemilu.Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas juga menilai situasi politik saat ini perlu ada respons kritis dari elemen masyarakat sipil.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Fraksi PKB Sebut Kemungkinan Parpol Lain Akan Setuju, Apabila Wacana Penundaan Pemilu Terus BergulirLewat diskusi di Fraksi PKB MPR, Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengklaim penundaan pemilu hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kuat dari rakyat.
Weiterlesen »
VIDEO: Wacana Penundaan Pemilu, Ketum PBNU: Kita Ikuti Saja - SINDOnews VideoVideo Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan akan mengikuti segala ketentuan pemerintah terkait wacana penundaan pemilu 2024, menurutnya penundaan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan akan mengikuti segala ketentuan...
Weiterlesen »
Jimly: Isu Penundaan Pemilu Retorika yang Ditunggangi Sejumlah Pihak'Isu perpanjangan masa jabatan presiden itu cermin buruknya sistem ketatanegaraan,' jelasnya.
Weiterlesen »
Anatomi Big Data Pendukung Penundaan Pemilu 2024 yang Tidak Masuk AkalPernyataan tentang dukungan 110 juta pengguna media sosial sepakat dengan penundaan Pemilu 2024 ternyata bersentimen negatif.
Weiterlesen »
PBNU Siap Jembatani Dialog soal Penundaan Pemilu 2024Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Weiterlesen »
PKB Klaim Penundaan Pemilu untuk Kepentingan Rakyat, bukan DPR |Republika OnlineJazilul mengaku pihaknya mengusulkan amendemen UUD 1945 untuk penundaan pemilu.
Weiterlesen »