Akan tetapi, katanya, KUHP sudah mendapat persetujuan tingkat pertama pada 24 November, sementara surat PBB datang pada 25 November.
JawaPos.com – Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sangat terlambat.
“Surat itu kami terima pada tanggal 25 November dan tidak ke pemerintah melainkan ke Komisi III DPR. Jadi, ya, sangat terlambat”, kata Edward saat konferensi pers secara daring bersama Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin .“Jelas yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi tersebut, kami sudah mendapatkan masukan dari masyarakat,” kata Wamenkumham.
Baca juga:Media Asing Soroti RKUHP, Terutama Pidana bagi Pasangan Kumpul KeboSementara itu, juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya pada Senin pagi telah memanggil perwakilan PBB untuk Indonesia di Jakarta terkait KUHP. Menurut Teuku, sangatlah patut bagi perwakilan asing, termasuk PBB, untuk tidak secara terburu-buru mengeluarkan pendapat atau pernyataan sebelum mendapatkan satu informasi yang lebih jelas.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wamenkumham: Surat PBB terkait KUHP sangat terlambatWakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kitab ...
Weiterlesen »
PBB Buat Surat Soal KUHP Baru, Wamenkumham Buka Suara - Pikiran-Rakyat.comDalam surat itu, PBB menawarkan bantuan dalam menyusun beberapa pasal dalam KUHP baru, terutama persoalan HAM.
Weiterlesen »
Wamenkumham Tegaskan KUHP Terbaru Jamin Kemerdekaan PersWakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan KUHP terbaru menjamin kemerdekaan pers.
Weiterlesen »
Soal KUHP Terbaru, Wamenkumham: Kritik Tidak Akan DipidanaWakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan kritik yang disampaikan masyarakat tidak akan dipidana.
Weiterlesen »
Senator DPD: Pernyataan Wamenkumham Soal RUU KUHP Tidak Elok |Republika OnlineMK jangan jadi 'tahapan' pembentukan undang-undang.
Weiterlesen »
Wamenkumham Eddy Hiariej Jabarkan Visi Misi KUHP BaruWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membeberkan visi misi KUHP yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Weiterlesen »