Sejak awal Agustus hingga November 2022, pemerintah aktif melakukan dialog dengan publik, di antaranya dengan mahasiswa serta masyarakat sipil, terkait KUHP.
Dia mengungkapkan sejak awal Agustus hingga November 2022, pemerintah aktif melakukan dialog dengan publik, baik dengan mahasiswa, masyarakat sipil termasuk organisasi profesi dan para tokoh masyarakat.
Bahkan kata dia, perintah melakukan dialog publik juga ditekankan berulang kali oleh Presiden Joko Widodo.Wamenkumham membagi dua bentuk kritikan pasca-pengesahan KUHP yakni kritikan dari segi proses dan kritikan dari segi substansi. "Untuk kritikan dari segi proses sudah terjawab dengan semua proses yang sudah dilaksanakan," katanya menegaskan.Sebelumnya, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan Indonesia patut berbangga bisa membuat undang-undang sendiri KUHP, menggantikan undang-undang karya Belanda.
Jimly berharap masyarakat menerima pengesahan RKUHP. Dia pun mendukung pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Di sisi lain, ia juga tidak melarang masyarakat tetap kritis. Namun, penyampaian nya menurut Jimly bisa melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Cegah Kesalahan Persepsi, Sosialisasi KUHP Diutamakan untuk Penegak HukumWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej memastikan sosialisasi pertama KUHP terbaru diutamakan kepada aparat penegak hukum.
Weiterlesen »
Taufan Damanik: Banyak Pasal RUU KUHP KontroversiRancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disahkan, dinilai masih ada yang kontroversi.
Weiterlesen »
Wamenkumham: Surat dari PBB Terkait KUHP Sangat TerlambatAkan tetapi, katanya, KUHP sudah mendapat persetujuan tingkat pertama pada 24 November, sementara surat PBB datang pada 25 November.
Weiterlesen »
Wamenkumham Minta Pengkritik Pahami Isi KUHP: Jangan Asal NgomongEddy mengatakan pasal tersebut bukan pasal baru karena sudah ada dalam UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yakni pada Pasal 14 dan 15.
Weiterlesen »
Disorot Dunia Internasional, Wamenkumham Tegaskan KUHP Disusun Dengan Cermat dan Hati-hatiPemerintah menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru disusun dengan cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, negara dan masyarakat serta kondisi bangsa yang multietnis, multi-agama dan multi-budaya.
Weiterlesen »
Bantah Pembahasan KUHP Buru-buru Tanpa Partisipasi Publik, Wamenkumham: Itu Hoaks!Anggapan bahwa pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga menjadi disahkan menjadi KUHP dilakukan secara terburu-buru dan tidak melibatkan
Weiterlesen »