Presiden Jokowi mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, berikut laporan Tim PPHAM hari ini.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui soal adanya 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal ini Jokowi sampaikan usai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Mahfud Sebut Peristiwa 1965 Bukan Kasus PKI Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 bukan kasus Partai Komunis Indonesia . Sebab menurut Mahfud, korban dalam peristiwa itu bukan hanya dari kalangan PKI. 'Kasus 65 itu bukan kasus PKI. Kasus 65 itu korbannya ada yang PKI, ada yang umat, ada yang tentara juga,' ujar Mahfud.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Presiden Jokowi Akui 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat: 1965, Mei 1998, hingga PapuaJokowi umumkan bahwa dirinya mengakui dengan tulus adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Weiterlesen »
Presiden Jokowi Sebut Ada 12 Pelanggaran HAM Berat pada Masa Lalu |Republika OnlinePeristiwa 1965-1966, petrus, hingga Talangsari merupakan pelanggaran HAM berat.
Weiterlesen »
Presiden Jokowi: Pemerintah Indonesia Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa LaluPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu.
Weiterlesen »
Pemerintah Mengakui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa LaluKomnas HAM saat ini tengah menangani 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, berikut daftarnya.
Weiterlesen »
Presiden: Pelanggaran HAM Berat Tidak Boleh Terjadi LagiPresiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia.
Weiterlesen »
Komnas HAM Nilai Kasus Pekerja Migran Maryam Bentuk Pelanggaran HAM - JawaPos.com'Ini kan salah satu bentuk kasus pelanggaran hak-hak pekerja migran,' kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah di Jakarta
Weiterlesen »